JAKARTA,suaramerdeka.com – Mencermati pengaduan Sudirman Said hingga pengambilan putusan MKD tampak bahwa ini semua adalah suatu komoditas untuk tawar-menawar politik. Tidak ada niat sejak awal baik dari sisi pemerintah maupun DPR untuk menjadikan ini sebagai momentum pemberantasan korupsi dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. Demikian dikatakan pengamat politik yang peneliti INDED Arif Susanto, kepada suaramerdeka.com, malam ini.

“Ini komoditas, tawar menawar politik. Lokalisasi masalah menjadi sekadar kontroversi politik dan pelanggaran etika jelas mengaburkan substansi pelanggaran hukum berupa korupsi dan perusakan lingkungan hidup dalam pengelolaan tambang. Hal yang sama mengindikasikan bahwa problem pelanggaran etika Setnov tidak akan merembet menjadi problem hukum yang menyeret nama-nama politikus dan pengusaha yang disebut-sebut dalam bukti rekaman,” papar Arif.

Yang mengkhawatirkan menurut Arif adalah skenario penyelamatan tersebut bahkan melibatkan kerja sama dua koalisi (KIH dan KMP) yang pada masa Pemilu 2014 sama-sama menerima sumbangan politik dari seorang pengusaha migas, sebagaimana disebut dalam rekaman. Hal ini diperkuat fakta bahwa MKD tidak mampu menghadirkan kesaksian seluruh pihak yang terlibat percakapan untuk mufakat jahat tersebut.

“Menjadi semakin runyam jika mencermati bahwa pihak-pihak yang terlibat kontroversi ini adalah juga pihak-pihak yang berseteru dalam konflik internal Parpol. Kita tahu bahwa PPP dan Golkar butuh legitimasi pemerintah. Bukan tidak mungkin bahwa legitimasi kepengurusan Parpol dijadikan alat barter politik di sini,” kata dia.

Yang paling runyam, DPR bersedia menerima bola panas revisi UU KPK yang disertakan dalam Prolegnas bersama RUU Pengampunan Pajak.

“Kita dapat membaca bahwa pengampunan pajak akan menguntungkan sebagian politikus-pengusaha serta pengusaha yang memiliki afiliasi politik dengan partai tertentu. Ini sungguh merupakan suatu konspirasi jahat melawan negara,” papar dia. (Hartono Harimurti/SM Network)

http://berita.suaramerdeka.com/sanks...ining-politik/