Jakarta- Kantor Staf Kepresidenan atau disebut KSP memiliki beberapa tugas khusus, di antaranya melaporkan kinerja menteri ke Presiden Joko Widodo dan mengawasi program prioritas pemerintah. Selain itu, tugas lembaga ini adalah untuk memastikan janji politik Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan janji yang harus 'dipastikan' itu tidak hanya yang tercantum dalam program prioritas 'Nawacita', melainkan hal-hal yang ditemukan sepanjang perjalanan pemerintahan.

"Fungsi kami untuk memastikan janji politik Presiden. Bukan sekedar Nawacita, tapi juga di perjalanan banyak kebijakan Presiden dalam merespons perkembangan ekonomi, kerja sama bilateral dengan negara lain. Itu harus kami pastikan juga dijadikan program di masing-masing kementerian atau lembaga," ujar Teten Masduki saat ditemui di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Minggu (13/12/2015).

Teten menyebut akan langsung tancap gas di tahun 2016, tepatnya sekitar Februari, untuk menyusun program prioritas dan dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait.

"Agar program prioritas Presiden diakomodasi di masing-masing kementerian atau lembaga," katanya.

Teten juga mengatakan, KSP merupakan 'dapur' pemikiran Presiden. Karena itu, pihaknya akan bekerja secara senyap namun terus memberikan laporan kepada Presiden.

"Ini adalah tugas yang besar, yaitu fungsi dapur pemikiran. Kami menyiapkan banyak hal untuk mendukung pembuatan kebijakan strategis yang dibutuhkan Presiden untuk menjalankan pemerintahan ini. Dan kami menjadi dapur pemikirannya. Sebagaimana dapur, tentu tidak banyak ribut, tidak banyak omongan, hanya seorang koki. Dan hal itu perlu diketahui, jangan sampai ada anggapan KSP sepi. Tapi memang (sepi) itu yang dikehendaki saat ini.

Itu yang perlu diketahui umum, supaya kebijakan strategis kami bisa ikut komunikasikan," jelasnya.

Kantor Presiden: Harga Gas, BBM, dan Listrik Bukan Kebijakan Kaku

Jakarta- Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan kebijakan soal harga Bahan Bakar Minyak (BBM), gas, dan listrik menjadi kebijakan yang sangat terbuka disesuaikan dengan keadaan BUMN yang menjalankan maupun dengan harga pasar.

"Terus menerus Presiden membahas soal harga ini bersama PLN, PGN, Pertagas dan SKK Migas. Jadi harga ini bukan harga mati, ini bukan kebijakan kaku tetapi bisa menyesuaikan kondisi harga dunia," kata Kepala KSP Teten Masduki di kantornya, Minggu (13/12/2015).

Menurutnya, setiap hari RI impor BBM senilai US$ 100 juta. Nilainya ini sudah jauh berkurang sampai setengah dari sebelumnya US$ 200 juta.

"Ini mengurangi beban account terhadap mata uang Dollar AS. Lalu kita pikirkan gas alam cukup banyak dan murah bisa menggantikan BBM impor untuk konsumsi rumah tangga, transportasi dan power plant industri," katanya.

Sementara untuk gasifikasi sekarang ini masih tahap pembahasan. Butuh waktu sampai 3 tahun untuk mewujudkan gasifikasi.

"Kami tidak mengambil kerja kementerian lain, tetapi bisa mengusulkan untuk mengundang kementerian terkait berdiskusi soal konversi dari BBM ke gas," jelasnya.

Khusus untuk gas, kata Teten, update dari Kementerian ESDM dan Kemenkeu yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, sedang mengkaji dari sisi pemerintah untuk bisa memberi optimasi harga paling baik yang bisa diserap industri untuk mendukung industri dalam negeri.

"Aturan tentang itu ditargetkan selesai tahun ini. Pertama dari tata kelola apakah ada inefisiensi dan kedua ruang fiskal yang bisa dioptimalkan memberi insentif sehingga harga gas downstream lebih terjangkau," ujarnya.

3 Perubahan Tugas Pokok KSPPada kesempatan yang sama, Teten juga mengatakan ada perubahan dalam tugas pokok KSP. Pertama, ujar Teten, mengusahakan upaya penyelesaian kalau ada problem the bottlenecking.

"Implementasi hasil monev dari KSP ini tidak menegur ke menteri atau langsung ke publik. Tidak memberi rapor merah ke kementerian. Kami berikan langsung hasil monitoring dan evaluasi ke Presiden," katanya.

"Sekarang tugas KSP ini agak berbeda. Ini kami sepakati dengan Presiden. Saya pikir cukup bagus agar Presiden tahu betul kinerja para menteri dan Presiden bisa pantau langsung dan bisa melakukan improve yang diperlukan," tambahnya.

Kedua, Teten menegaskan janji politik nawa cita bukan sekedar janji saat kampanye. Di perjalanan, banyak respons atas kebijakan ekonomi dan dari kerja sama bilateral, itu akan dipastikan semuanya diagendakan jadi program di masing-masing KL.

"Mulai Februari kami mulai sibuk 'mempengaruhi' implementasi kebijakan bersama Bappenas di masing-masing KL. Seperti diketahui Bappenas sekarang lembaga langsung di bawah Presiden," ujarnya.

Ketiga, fungsi komunikasi. Fungsi KSP itu jadi dapur pemikiran. Teten dan tim akan mempersiapkan banyak hal untuk mendukung pembuatan kebijakan strategis yang dibutuhkan Presiden dan untuk menjalankan kebijakan yang telah dikeluarkan Presiden.

"Sebagaimana dapur, kami tidak ribut, tidak banyak omong, layaknya dapur diisi hanya oleh koki," ujarnya. "Jangan sampai ada anggapan KSP kok sekarang sepi.

Tapi memang pekerjaan itu yang dikehendaki saatini. Kami sampaikan apa yang ingin diketahui masyarakat umum. Kami masih tetap menyampaikan hasil kebijakan strategis," ungkapnya.

Ia mengatakan, teknis pelaporan kinerja KL nantinya 3 bulan sekali. KSP akan pantau 100 program prioritas tahun ini. Tahun depan yang dipantau 360 kebijakan prioritas.

"Jadi KSP akan kerja tiga kali lipat lebih keras. Kami akan dimonitor oleh BPKP. Kami lebih konsen ke on going progressnya, kalau BPKP kan post audit. KSP akan sampaikan substansinya, progress dari waktu ke waktu," katanya.

"Kami ingin kebijakan berjalan sesuai jadwal tenggat waktu yang ditentukan. Sehingga kalau ada hambatan the bottle necking langsung kami hubungkan bisa menjadi agenda rapat kabinet mengumpulkan menteri—menteri terkait," jelasnya.