Jakarta- Peringatan Hari Antikorupsi Internasional (HAKI) tak dihadiri dua tokoh penerima penghargaan antikorupsi, yaitu Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Keduanya memilih rapat di Ibu Kota.Presiden Jokowi sedianya akan berpidato di acara HAKI. Namun, Presiden membatalkan agenda menghadiri HAKI dan seluruh acara kunjungan kerja ke Bandung, di menit-menit terakhir.

Menko Polhukam Luhut Pandjaitan yang menggantikan berpidato di HAKI menyampaikan bahwa kesehatan Presiden kurang baik.

"Beliau sampai last minutes mencoba untuk hadir, tapi kesehatan Presiden tak baik, beliau minta maaf atas ketidakbisaannya beliau," kata Luhut di Festival Antikorupsi di Sasana Budaya Ganesha Bandung, Kamis (10/11/2015). Acara Festival antikorupsi ini bagian dari peringatan HAKI yang dihelat oleh KPK.

Meski Luhut menyatakan Presiden dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, namun ternyata Jokowi tetap memimpin rapat di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Penerima Bung Hatta Anticorruption Award (BHACA) tahun 2010 dan penghargaan Antigratifikasi dari KPK ini rapat dengan Wantimpres.

"Saat ini beliau berkantor di Istana Merdeka. Ada beberapa tugas kenegaraan yang memerlukan perhatian penuh beliau. Beliau juga menerima Wantimpres, laporan dari para menteri dan memantau situasi pasca pemungutan suara pemilukada serentak," papar Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana, Kamis (10/12).

Di sisi lain Jalan Medan Merdeka, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Selatan, Ahok, penerima Bung Hatta Anticorruption Award tahun 2013, juga memilih tak menghadiri Festival Antikorupsi. Sama seperti Presiden Jokowi, Ahok memilih absen di Bandung dan rapat di Ibu Kota. Ahok hari ini mengikuti rapat dengan Badan Anggaran DPRD DKI membahas APBD.Soal ketidakhadiran Ahok ini terdapat cerita panjang. Ahok awalnya menerima dua undangan, sebagai tamu penerima penghargaan dan pembicara soal LHKPN. Belakangan undangan sebagai pembicara dibatalkan. Ahok menduga pembatalan undangan itu terkait dengan kasus RS Sumber Waras.

"Mungkin ada oknum-oknum di KPK yang ingin mengkriminalkan saya soal Sumber Waras," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2015).

Ahok mempertanyakan alasan dirinya tak jadi diundang sebagai pembicara. Padahal, kata Ahok, Pemprov DKI jadi pionir kebijakan pejabat hingga eselon IV harus membuat Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

"DKI adalah provinsi pertama di Indonesia yang memaksakan pejabat sampai ke eselon IV harus melaporkan LHKPN. Enggak ada (provinsi) lain yang lakukan, maka pengalaman inilah yang saya diundang untuk ceritakan," tutur Ahok.

"Saya juga sudah diperiksa LHKPN-nya dari tahun 1999. Nah, tiba-tiba, kasarnya tanda kutip, saya tidak boleh tampil," sambungnya.

Ahok akhirnya memutuskan batal menghadiri acara tersebut. Soal penghargaan Pengendalian Gratifikasi yang akan diterimanya, Ahok tak mau ambil pusing.

Jokowi dan Ahok, dua tokoh penerima penghargaan antikorupsi, selama ini dikenal dekat. Apakah ada kaitan absennya Jokowi dengan pembatalan undanganAhok sebagai pembicara oleh KPK?