Ketua DPR Setya Novanto akhirnya menjalani sidang dugaan pelanggaran etik di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Senin (7/12) kemarin. Sayangnya, para anggota MKD gagal meyakinkan Setnov agar sidang digelar terbuka seperti yang dilakukan terhadap Menteri ESDM Sudirman Said dan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Ruang sidang MKD dijaga ketat oleh puluhan anggota Pamdal DPR yang membuat pagar betis di depan pintu masuk. Setnov malah masuk dari pintu samping tempat pimpinan MKD masuk ruangan. Sidang pun berlangsung tertutup.

Saat publik mempertanyakan aksi Setnov yang meminta saham PT Freeport, dua pimpinan dewan Fadli Zon dan Fahri Hamzah getol membelanya. Argumen yang mereka lontarkan pun kadang-kadang membuat geleng-geleng kepala. Berikut rangkumannya :

1. Fadli Zon: Ubah UU MD3 kalau mau sidang terbuka

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta persidangan etik di Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) yang akan menghadirkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) digelar terutup. Menurut Fadli hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang.

"Sidang itu memang harus tertutup. Kita harus kembali kepada undang-undang. Karena kalau tidak sudah, akan kemauan antar pribadi," ujar Fadli di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/12).

Menurut Politikus Partai Gerindra ini, asas praduga bersalah terhadap Setnov harus dikedepankan. Sebab dalam hal ini pihak teradu belum tentu bersalah. "Kan orang itu belum tentu bersalah, kenapa harus terbuka," tuturnya.

Fadli menambahkan jika ada yang ingin sidang etik di MKD digelar terbuka, maka dia menyarankan undang-undangnya harus diubah terlebih dahulu. Dia berdalih bisa saja pihak terlapor akan membongkar rahasia negara. "Kalau mau terbuka ajukan judicial review, resikonya ada rahasia negara, kasus susila, urusan rumah tangga diumbar ke publik," pungkasnya.

2. Fadli tuding jaksa agung pilih-pilih kasus

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan bahwa pemrosesan perkara yang menyangkut Ketua DPR Setya Novanto di Kejaksaan Agung (Kejagung) bersifat politis. Apalagi, menurut Fadli ada perlakuan khusus terhadap Presdir PT Freeport Maroef Sjamsoeddin.

"Gerakan dari kejaksaan agung ini gerakan politik, bukan hukum. Karena Maroef Sjamsoeddin datang tengah malam. Kok diistimewakan seolah darurat, ini ada apa," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/12).

Hal tersebut menurut Politikus Gerindra ini lantaran asal petinggi Kejagung lahir dari politik. Menurutnya Jaksa Agung HM Prasetyo yang berasal dari Partai NasDem akan memainkan kasus itu. "Karena jaksa agungnya dari partai politik, dari NasDem," cetusnya.

Di mata Fadli, sejauh ini HM Prasetyo memainkan banyak kasus. Prasetyo juga dituding pilih-pilih kasus. Misalnya saja menurut Fadli mengapa kasus Bansos Sumatera Utara yang menyeret nama Prasetyo tak ditangani.

"Jangan pilih-pilih kasus, terus dijadikan alat politik. Dia kan disebut-sebut juga dalam kasus bansos di Sumatera Utara," pungkasnya.

3. Fadli sebut Freeport adu domba pemerintah dan DPR

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengklaim bahwa sejauh ini Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) tidak bersalah. Hal tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik meminta saham PT Freeport dengan mencatut nama sejumlah tokoh.

"Tindakan kejahatan apa yang terjadi, buktikan. Saya tidak melihat itu. Hanya orang ngobrol-ngobrol. Kalau orang ngobrol-ngobrol bisa ngalor ngidul, mulai dari bawa nama Tuhan sampai Paus, nama kiai, semua dibawa-bawa. Orang ngobrol-ngobrol ya sah-sah saja. Permintaan itu hanya dari pihak Freeport sendiri," ujar Fadli di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/12).

Menurut Politikus Partai Gerindra ini tak pantas Setnov dipermainkan oleh petinggi perusahaan swasta. "Kasus ini adalah permintaan dari seorang petinggi swasta asing untuk bertemu pimpinan tinggi negara dalam hal ini adalah Ketua DPR. Masak ketua DPR bisa diperlakukan gitu oleh seorang dirut swasta asing. Ini bisa terjadi juga pada pimpinan tinggi negara yang lain," jelasnya.

Fadli berpandangan bahwa dalam kasus yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said pada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ini merupakan ajang adu domba. Sebab menurutnya PT Freeport mengambil keuntungan dalam kegaduhan eksekutif yang dibenturkan legislatif.

"Kita ini jangan di-devide at impera, jangan diadu domba untuk hal yang tidak ada. Apalagi ujung-ujungnya untuk perpanjangan kontrak Freeport," cetusnya.

Jika hal ini diteruskan, Fadli menganggap akan menjadi preseden buruk. Menurutnya investor akan ketakutan dalam menanamkan modal di Indonesia.

"Tolonglah masyarakat jangan dibodohi. Saya membela institusi negara, DPR. Bagaimana lembaga tinggi negara kok bisa diintervensi dengan mudah oleh suatu pihak swasta asing. Ini akan menjadi preseden buruk ke depan," pungkasnya.

4. Fahri Hamzah: Sidang Setnov bukan infotainment!

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) didesak menutup untuk umum terkait jalannya sidang etik ketiga. Sebabnya, yang dihadirkan untuk dimintai keterangan adalah Ketua DPR Setya Novanto.

"Ya harusnya tertutup, kalau bunyi UU itu begitu. Kita ikuti undang-undang, saya dari awal mengatakan, kita ingin MKD pindah ke tempat lain yang agak jauh dari ingar bingar kita ini supaya jangan terlalu terpengaruh, karena ini memang persidangan yang sifatnya etik," kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/12).

Menurut Politikus PKS ini, sidang Setya nanti tak layak jadi konsumsi publik. Apalagi dalam kasus ini, Setya sebagai teradu.

"Etik itu artinya private, karena itu tidak layak menjadi konsumsi rakyat Indonesia, kan tidak ada pentingnya orang dari Aceh ke Papua menikmati tontonan ini, enggak ada pentingnya. Ini bukan infotainment, ini kan privasi," cetusnya.

Meski MKD memperhatikan hak publik untuk tahu dengan menggelar sidang terbuka, Fahri berharap tetap digelar tertutup. "Sudahlah ya jangan mencurigai DPR karena ini semua wakil rakyat, dari partai beragam ragam, semua partai ada di situ janganlah kita curigai. Tertutup itu artinya tertutup untuk umum, tapi kan rapatnya direkam," pungkasnya.

5. Fahri salahkan Sudirman Said telah ganggu DPR

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said terkait dengan kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo oleh Ketua DPR Setya Novanto telah mengganggu kinerja parlemen. Menurut dia, seharusnya di antara lembaga negara tidak saling menjatuhkan.

"Menurut saya, dalam hal ini yang dirugikan anggota Dewan," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).

Menurut Fahri, sebagai bagian dari lembaga eksekutif, seharusnya Sudirman tidak bisa datang ke lembaga legislatif tanpa undangan. Fahri menganggap apa yang dilakukan Sudirman merupakan bentuk intervensi.

Fahri juga menuding ada pemutarbalikan fakta terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia di Indonesia. Menurut Fahri, justru pihak Freeport yang selama ini mengejar pimpinan parlemen untuk mencari celah agar diberikan jalan untuk bernegosiasi dengan pemerintah.

"Dari awal kami menjadi pimpinan DPR, Direktur Freeport itu ingin ketemu. Tapi saya nggak mau temui. Dan mereka terus mengejar-ngejar terkait perpanjangan," kata Fahri dalam kesempatan yang berbeda.

Fahri mengatakan sejak awal DPR tidak menyetujui ada perpanjangan kontrak. Bahkan, ia justru kaget dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang mengatakan ada pimpinan DPR yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dalam renegosiasi kontrak Freeport. Menurut Fahri, Sudirman Said yang malah sejak awal ngotot ingin melakukan perpanjangan.

"Dalam rapat konsultasi dengan Presiden, keras sekali Presiden mengatakan, 'Saya sudah marah sekali kepada mereka.' Tidak ada pembicaraan tentang Freeport sampai 2019. Presiden ngomong begitu," kata Fahri.