TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat disebut kurang memerhatikan layanan transportasi umum.

Pengamat Transportasi, Joko Triyono, Selasa (8/12/2015) menilai perbaikan layanan angkutan umum di Jakarta lambat. Hal itu, ujar dia, dikarenakan tidak adanya tindakan tegas dari Pemerintah Provinsi DKI.

Joko heran, karena Jakarta memiliki anggaran yang mampu untuk membenahi seluruh angkutan umum. Peremajaan angkutan umum, hingga perubahan sistem pembayaran rupiah per kilometer seharusnya bisa dilakukan sesegera mungkin kata Joko.

"Jakarta itu punya uang banyak. Beli saja bus yang banyak apabila pengusaha angkutan umum tidak mau mengikutinya. Bila itu dilakukan, otomatis angkutan yang ada akan hilang dengan sendirinya. Pemerintah punya kuasa yang lebih kuat," ujarnya.

Dirinya menyayangkan, kenapa Jakarta sebagai Ibu Kota yang memiliki anggaran begitu banyak tidak merealisasikannya. Padahal, sudah diwacanakan sejak tahun lalu.

Pemprov DKI, kata Joko, harus meminta pertanggungjawaban kepada Badan Usaha Milik Daerah PT Transportasi Jakarta. Karena PT Transportasi Jakarta memiliki kewenangan melakukan revitalisasi tersebut.

"Masa setahun tidak bisa? Lebih baik Dinas Perhubungan dan Transportasi mengambil alih kembali. Saya rasa semua pengusaha mau ikut sistem rupiah per kilometer. Jadi tidak lagi tergantung penumpang," imbuhnya.
Sementera itu, lembaga survei Cyrus Network memaparkan, bahwa warga Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok-Djarot masih belum puas dengan pelayanan transportasi. Warga juga merasa tidak puas dengan pelayanan moda transportasi andalan Jakarta, transjakarta.

Beberapa masalah yang ada di moda transportasi ini di antaranya bus yang tidak laik pakai, bus mudah terbakar, beberapa kasus pelecehan seksual di dalamnya, headway (jarak antar bus) yang terlampau lama, dan sebagainya. Selain itu, bus-bus sedang di Jakarta seperti metromini dan kopaja yang reyot juga masih beroperasi.