TEMPO.CO,Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akhirnya membuka tugasyang diberikan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada dirinya, soal bagaimana ia harusnya menata kawasan Kemayoran, Pademangan dan kawasan kumuh lainnya.

Suatu hari, kata Ahok, ia diajak Wakil Presiden Jusuf Kalla naik helikopter untuk melihat kawasan kumuh dari utara hingga Tanjung Priok. "Dari Pademangan semua berantakan," kata Ahok, di Balai Kota, Senin 7 Desember 2015.

Ahok menceritakan ini setelah Komisi II DPR tidak mengizinkan pembangunan rumah susun di lahan hibah Kemayoran. DPR memutuskan lahan tersebut akan dikomersilkan setelah sebelumnya akan dibangun wisma untuk menampung atlet selama ASEAN Games 2017.

Adapun Ahok menolak lahan tersebut dikomersilkan karena akan merugikan PT Jakarta Properti yang ditunjuk membangun wisma. “Kalau sebagai komersial, saya sudah katakan kepada Jakpro, kami tidak bisa membeli kembali,” kata Ahok diBalai Kota, Senin, 7 Desember 2015.

Saat naik helikopter itulah, Ahok menjelaskan, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta dirinya menata ulang kawasan itu. “Pak wapres tidak ingin melihat seluruh kawasan Kemayoran jadi komersial,” ujarnya.

Pada saat itu, Kalla bertanya kepada Ahok, “Bapak bisa nggak ini semua kawasan kumuh dirapikan?” Ahok menjawab bisa asalkan ada tanah yang dekat dengan wilayah itu. Ahok berencana membangun rumah susun untuk menampung warga miskin yang tinggal di kawasan kumuh tersebut. Lalu, Ahok berencana membangun lagi di area yang sudah kosong. Bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi.

“Tapi mesti ada bank tanah,” ucap Ahok. Kalla berkata kepada Ahok untuk mengubah lapangan golf menjadi lapangan bola agar bisa dimanfaatkan untuk masyarakat banyak. “Sanggup Pak, saya sulap.

”Namun, masa jabatan Ahok yang berakhir pada Oktober 2017 menjadi kendala untuk merealisasikan mandat Waakil Presiden. Oleh sebab Ahok tak boleh menjabat multiyear, ia meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat BUMN/BUMD agar dinas boleh membeli kembali. “Ini untuk mengatasi multiyears yang tidak bisa saya lakukan,” kata Ahok.

Kalla setuju, akhirnya ia menugaskan Jakpro untuk membangun rumah susun. Karena rugi hanya mendapat uang sewa Rp 15 ribu sehari, pemerintah daerah membeli kembali. “Kami mensubsidi 80 persen seperti rusun yang lainnya,”

JK Panggil Pihak Terkait Bahas Hibah Tanah Asian Games


TEMPO.CO,Jakarta-- Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan perhelatan Asian Games 2018 tetap berlangsung. Dia memastikan seluruh pihak yang bertikai mendinginkan kepala untuk segera menyiapkan infrastruktur jelang pelaksanaan Asian Games 2018.

Kalla juga mengatakan besok, semua pihak akan dipertemukan untuk mengakhiru polemik sengketalahan antara Sekretariat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat dan Gubernur DKI Jakarta. "Ya sebenarnya itu sudah diputuskan. Besok nanti mungkin akan dibicarakan," kata Kalla di kantornya, Senin, 7 Desember 2015.

"Itu hanya masalah status saja bukan maslah prinsip. Pada prinsipnya boleh. Masalah status saja."

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok murka mendengar Dewan Perwakilan Rakyat menolak rencana hibah lahan Kemayoran untuk pembangunan wisma atlet kepada Pemerintah Provinsi DKI. Padahal pembangunan wisma itu syarat utama penyelenggaraan Asian Games di Jakarta.

Ahok menduga Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran melobi DPR agar lahan tersebut dikomersialkan.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menolak rencana hibah lahan Kemayoran kepada Pemprov DKI. Mereka tidak setuju lahan yang semula akan digunakan untuk membangun rumah susun tersebut dimanfaatkan untuk membangun wisma atlet selama Asian Games 2018.