JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) angkat tangan jika DPR menolak pembangunan wisma atlet di Kemayoran untuk Asian Games 2018. Ahok pun menyatakan tidak masalah jika Jakarta urung menjadi tuan rumah event olahraga bergengsi se-Asia tersebut.

Ahok menuturkan, pemilihan Kemayoran sebagai lokasi tempat istirahat para atlet bukan hanya Pemprov DKI yang menginginkan namun juga Olympic Counsil Asia (OCA). "Kita ingin di Kemayoran, OCA juga menginginkan di satu lokasi. Kita mau bangun juga LRT untuk Asian Games 2018. Ya sudah saya pikir Asian Games batal di Jakarta juga enggak ada masalah," tutur Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (4/12/2015).

Menurut Ahok, ketika wisma atlet tidak bisa dibangun karena penolakan peruntukkan menjadi rusun bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) setelah penyelenggaraan Asian Games 2018, maka itu akan merugikan Jakarta karena akan dipakai untuk komersial.

"Kalau memang ternyata enggak bisa, ya bilang saja sama OCA, batalkan saja Asian Games di Jakarta. Enggak siap Jakarta," tegas Ahok.

Tak hanya untuk wisma atlet, Ahok menuturkan, telah meminta lapangan golf dibangun menjadi lapangan bola pun dihambat.
"Buat apa lapangan golf, yang main golf 30 orang. Kalau bangun lapangan bola bisa ratusan orang bisa main. Enggak dikasih juga. Ya sudah makan saja tuh Kemayoran sama PPK Kemayoran," kesal Ahok.

Sebelumnya, Kepala BPKAD DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut sudah tidak bisa hibah lahan kepada DKI maka Sekretariat Negara harus bersurat kepada Gubernur. "Nah sekarang lupakan hibah. Tapi Setneg harus bersurat kepada Gubernur bahwa hibah sudah tidak bisa dilakuka kan. Sehingga, surat keputusan dan surat-surat yang sudah diterbitkan Gubernur yang sudah kita jalankan itu dapat direvisi. Jadi bukan hibah lagi tapi menjadi kerja sama pemanfaatan (KSP) aset, dari Setneg dengan Pemprov DKI," jelas Heru kemarin.

Dengan konsep KSP Aset, maka Pemprov tinggal menunjuk pelaksana pembangunan wisma atlet yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Setneg menunjuk Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran sebagai pihak pengelola lahan.

Artinya, wisma atlet akan dibangun untuk keperluan komersial, seperti menjadi hotel atau apartemen. "Pemprov menunjuk Jakpro. Setneg menunjuk Kemayoran. Ya sudah membangun komersial. Jadi wisma atlet dibangun secara komersial, setelah itu bisa buat hotel, apartemen," tuturnya.


(whb)