Kejaksaan Agung (Kejagung) dicurigai melakukan manuver politik dalam kisruh dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam perpanjangan kontrak Freeport.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai upaya politisasi pihak Kejagung dalam kisruh Freeport, karena Jaksa Agung HM Prasetyo berasal dari Partai Nasdem.

“Ini Jaksa Agung dari partai politik. Bukan yang mau menegakkan hukum. Segala sesuatunya bermuatan politis,” ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (1/12/2015).

Dia mempertanyakan dasar penilaian pertemuan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan Dirut PT Freeport Maroef Sjamsoedin disebut sebagai permufakatan jahat.

“Permufakatan jahat apa? Cuma ngobrol-ngobrol saja. Seperti orang niat mau bangun rumah, mau makan, tidak terjadi apa-apa,” ucapnya.

Maka itu, dia menduga upaya Kejagung untuk menyelidiki adanya upaya pemufakatan jahat pertemuan Setya Novanto dengan bos Freeport itu bagian dari manuver politik HM Prasetyo dengan Partai Nasdem.

“Jaksa Agung jangan berpolitik. Jaksa Agung sering lakukan tindakan yang tidak sesuai jalur hukum. Saya kira ini konsekuensi kalau Jaksa Agung dari parpol. Ini kepentingan partai politik kencang, kepentingan Partai Nasdem,” ungkapnya.

Sebelumnya, di media Kejagung menyatakan akan mendalami dugaan adanya permufakatan jahat Setya Novanto untuk melakukan tindak pidana korupsi terkait
perpanjangan kontrak Freeport.