Merdeka.com - Esensi isi rekaman perbincangan antara Ketua DPR Setya Novanto, Dirut PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha minyak M Riza Chalid dinilai lebih dari sekadar persoalan etik.

Oleh karena itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diminta menggandeng Polri dan KPK untuk membuka pintu masuk proses hukum atas kasus tersebut.

Kita menghargai proses yang telah dimulai oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sekaligus menyadari bahwa lingkup kerja MKD hanya menyangkut masalah etik dari anggota DPR RI, atau dalam hal ini hanya terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto, kata Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung lewat keterangannya, Kamis (26/11).

Lebih dari sekadar persoalan etik, menurut Martin, telah terjadi dugaan konspirasi menjual negara untuk kepentingan pribadi dalam rekaman tersebut, sehingga masuk ke ranah hukum.

Kalau hanya masalah etik, maka akan berhenti pada putusan apakah Ketua DPR Setya Novanto melakukan pelanggaran etik atau tidak dan sanksinya apa," ujar Martin.

"Kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di pertemuan tersebut dan apa saja peran dari nama-nama yang terlibat dan disebut dalam perbincangan itu, terang Martin.

Martin mengatakan, informasi bahwa durasi rekaman lengkap selama 1 jam 27 menit merupakan hal yang menarik. "Rekaman terkait peran Ketua DPR Setya Novanto memang hanya berdurasi 17-18 menit dan itu yang diserahkan kepada MKD. Nah, kita semua belum tahu apa yang terjadi pada durasi lengkap 1 jam 27 menit itu, tegas Martin.

Oleh karena itu, Martin menyimpulkan bahwa pengungkapan secara tuntas hanya bisa dilakukan bila proses hukum juga dilakukan oleh Polri dan KPK...

sumber klik aje

Nyosslah, emang menurt saya kduu ada kpk juga biar gag teman menghakimi teman.. biar adil gitu