Rimanews - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mengaku telah menerjunkan tim yang terdiri dari 10 anggota polisi untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Ada 10 orang tim dari Polda. Ini memang penyidik Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) semua," ujar Tito usai menandatangani perjanjian kerja sama pada sosialisasi TP4D bersama Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Dengan adanya tim tersebut, Tito berharap, anak buah Gubernur yang ada di lapisan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI tidak perlu merasa takut lagi menyerap anggaran lewat APBD DKI. Sebab, tim ini akan mengawal segala penganggaran yang dilakukan SKPD dengan memberi rambu-rambu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Dengan adanya sinergi ini kami berharap tidak ada lagi kebocorang anggaran di DKI. Kalau bisa bocornya nol. Anggota kami akan mengawal mulai dari perencanaannya, lelangnya, karena tugas Polisi bukan hanya menangkap, tapi juga pencegaahan," terang Tito.
Penandatangan nota kesepahaman ini juga melibatkan banyak pihak seperti, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI, BPN (Badan Pertanahan Nasional DKI, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Baran dan Jasa Pemerintah), dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).

Dari perjanjian kerjasama itu, masing-masing lembaga tersebut menerjunkan anggotanya untuk melakukan pengawasan sekaligus pendampingan terhadap penggunaan anggaran yang dilakukan SKPD DKI.

Di lokasi yang sama Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, mulai tahun depan mekanisme penggunaan APBD DKI 2016 sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Selain adanya sinergi dengan lembaga hukum dan lembaga pendukung lainnya, kata Ahok, semua kegiatan lelang tahun depan sudah bisa menggunakan e-Catalog.

"Kami yakin dengan adanya kerjasama seperti itu, tidak ada alasan SKPD untuk takut-takut menyerap anggaran," terang Ahok.

semoga gak bocor bocor dan bocor lagi ya pak