Jakarta, CNN Indonesia--Pimpinan DPR Fadli Zon menilai pelaku gaduh yang seharusnya menjadi sorotan publik saat ini adalah Menteri ESDM Sudirman Said. Pasalnya, melalui Said pula Freeport memuluskan penguasaan usahanya di Indonesia.

"Saya sudah bilang ke Novanto, laporkan Said ke polisi. Dialah orang yang bermasalah sebenarnya," ujar Fadli dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (21/11).

Fadli menyatakan, koleganya di parlemen, Setya Novanto, telah menjadi korban operasi intelijen yang berujung pada polemik opini publik mengenai tuduhan pencatutan nama Presiden Joko Widodo terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Menurut Fadli, Novanto telah dijebak sedemikian rupa untuk terlibat dalam pertemuan yang telah dirancang secara matang. Ketua parlemen itu diundang oleh Freeport untuk kemudian direkam percakapannya.

"Kesimpulannya, ini adalah jebakan dalam bentuk sting operation. Cara seperti ini biasa dilakukan oleh intelijen," kata Fadli.

Fadli menyoroti, bukan sebuah kebetulan jika Presiden Direktur Freeport Maroef Sjamsoedin punya hubungan erat dengan dunia intelijen. Makasting operationpun dianggap sebagai jalan untuk memuluskan cara dalam menjebak Novanto dalam pertemuan yang direncanakan.

"Tapi cara ini sungguh sangat tidak etis. Kalau di Amerika, ini sudah menjadi skandal besar. Yang bersangkutan bisa langsung dipecat," ujar Fadli.

Penilaian Fadli terhadap pertemuan jebakan itu bukan tanpa alasan. Berdasakan hasil rembuk dengan jajaran pimpinan partai Koalisi Merah Putih, Novanto membeberkan sejumlah kejanggalan dengan rekaman percakapan yang kadung beredar ke ranah publik tersebut.

Menurut Novanto, kata Fadli, hasil rekaman yang beredar itu telah banyak diedit dan ada bagian dari potongan percakapan yang terkesan disamarkan. Selain itu, Novanto sama sekali tidak menyinggung permintaan saham sebagaimana yang digaduhkan media.

Terlepas dari itu semua, poin penting yang menjadi rujukan adalah tidak adanya pertemuan lanjutan dari percakapan yang bergulir pada 8 Juni 2015 tersebut." Artinya pertemuan itu tidak menghasilkan apapun. Itu hanyalah percakapan omong kosong," ujar Fadli.

Pertemuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, pengusaha minyak Reza Chalid, dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin padaSenin, 8 Juni 2015, membikin geger sepekan ini.Rembukan yang digelar di Hotel Ritz-Carlton Sudirman Central Business District, Jakarta, itu memang bukan perbincangan biasa. Mereka membicarakan masa depan kontrak karya Freeport, yang akan berakhir pada2021.

Saat ini Freeport memang sedang menanti keputusan pemerintah mengenai kelanjutan kontrak usaha tambangnya di Papua. Dan Freeport siap menambah investasi US$ 17,5 miliar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, perpanjangan kontrak tambang baru bisa dilakukan paling cepat dua tahun sebelum kontrak berakhir.

Saat proses negosiasi antara pemerintah dan Freeport masih berlanjut, Setya Novanto ikut-ikutan "melobi" perusahaan asal Arizona, Amerika Serikat, itu. Bahkan Novanto diduga meminta jatah saham dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Selain nama Jokowi-JK, Novanto mencatut dua nama lainnya dalam pertemuan di lantai 21 hotel mewah itu, yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan serta Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo.

Pencatutan nama Presiden serta Wapres inilah yang membuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said gusar. Novanto dianggap telah melanggar kode etik. Sudirman bertekad membawa kasus itu ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

Sebelum melangkah ke Senayan, Sudirman melapor kepada Jokowi dan JK. Jokowi murka mendengar namanya dicatut. Jokowi pun secara tidak langsung menyindir cawe-cawe Novanto dalam urusan eksekutif itu. "Paling ramai apa? 'Papa minta pulsa'? Diganti 'papa minta saham'," katanya.

Sedangkan JK memanggil Sudirman pada Sabtu, 14 November 2015. Sudirman mengungkap seluruh "pembicaraan gelap" itu. Kepada JK, ia mengaku mengantongi bukti kuat berupa rekaman dari Freeport berikut transkripnya. "Dapat dipertanggung jawabkan?" tanya JK. "Dapat dipertanggungjawabkan," kata Sudirman.

JK, yang juga marah dengan kasus itu, mendukung langkah Sudirman melaporkan Novanto ke MKD. Bahkan JK berencana menuntut politikus partai berlambang pohon beringin itu secara pidana.

"Menyangkutkan Presiden dan Wapres untuk urusan komisi itu berbahaya. Menghina, sangat menghina," ujar JK.

November 2015, Novanto menjanjikan suatu cara penyelesaian masalah kelanjutan kontrak Freeport. Dibicarakan pula permintaan saham sebesar 20 persen, yang disebut akan diberikan kepada Presiden dan Wapres. Novanto juga minta saham 49 persen pada PLTA Urumuka, Papua, dan meminta Freeport membeli listrik yang dihasilkan.

"Gua udah ngomong dengan Pak Luhut, ambilah 11, kasihlah Pak JK 9, harus adil. Kalau nggak, ribut," ujar pria berinisial R dalam transkrip yang beredar di kalangan wartawan. R diduga nama inisial Reza.

Dikatakan Sudirman, pertemuan Setya Novanto dengan Freeport bukan kali itu saja terjadi. Ada dua pertemuan lain yang berisi perbincangan dengan topik sama, yakni soal masa depan Freeport.

Sumber detikcom menyebutkan aksi minta jatah saham kepada Freeport yang dilakukan Novanto juga pernah dilakukan saat bertemu dengan kandidat Presiden Amerika Serikat dari kubu Republik, Donald Trump, Kamis, 3 September 2015. "Itu kan untuk minta jatah preman ke Freeport yang 10 persen," ujar sumber itu.

Setelah bertemu dengan Trump, ujar sumber tersebut, Novanto juga sempat menemui US-ASEAN Business Council pada Kamis, 10 September 2015. Dalam pertemuan dengan para pebisnis Negeri Abang Sam tersebut, Novanto dikabarkan menyinggung soal saham Freeport. Namun hal ini dibantah Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang mendampingi Novanto ke Amerika. "Nggak ada," katanya.

Rabu, 18 November 2015, Sudirman melalui staf khususnya, Said Didu, menyerahkan bukti rekaman kepada MKD. Otentisitas rekaman tersebut kemudian dibahas oleh MKD bersama Markas Besar Polri.

Novanto pun tidak bisa mengelak terkait pertemuan dengan Freeport. Hanya, ia membantah anggapan mencatut nama Presiden dan Wapres terkait renegosiasi kontrak Freeport.

"Untuk memakai nama Presiden, saya meyakini bahwasaya tidak pernah pakai nama Presiden karena saya berhubungan selama ini secara baik, sesuai tugas masing-masing dan selalu menjaga martabat kedua belah pihak," katanya.

Novanto juga mengaku menerima kedatangan CEO Freeport pada 24 April 2015. Dalam pertemuan selama dua jam itu, ujar Novanto, Freeport menyampaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan program-program Freeport, pengembangan Freeport, dan apa saja yang sudah dilakukan Freeport.

Pertemuan kedua terjadi pada 13 Mei 2015 di Hotel Ritz-Carlton. Kemudian yang terakhir pada 8 Juni 2015, yang belakangan dilaporkan Sudirman. Tapi Novanto menampik anggapan dirinya minta saham Freeport.

"Masalah permintaan saham sudah saya sampaikan, saya tahu ada kode etik Indonesia dengan perusahaan Amerika Serikat di seluruh dunia. Perusahaan di seluruh dunia, khususnya Amerika, harus perhatikan Foreign Corruption Practice Act, FCPA. Kalau hal-hal yang berkaitan apakah sifatnya pembelian saham, menyangkut perusahaan, itu ada di dalam situ," kata Novanto berkilah.

Ia mengatakan, mulai pertemuan pertama, Freeport-lah yang memiliki inisiatif. Lama-lama Novanto merasa ada maksud tertentu dari Freeport yang merugikan. Karena itulah ia mengajak Reza. "Pertemuan santai, tapi penuh kecurigaan yang sangat tinggi," katanya.

Sedangkan Riza Pratama, Vice President Corporate Communication Freeport, saat dihubungi enggan memberi keterangan terkait pertemuan antara Novantodan Direktur Utama Freeport yang berujung pada pencatutan nama Presiden tersebut. "Ini sudah di ranah MKD, jadi kami tidak bisa menjelaskan panjang," tuturnya.

Riza hanya mengatakan Freeport melaksanakan seluruh kegiatan usahanya dengan mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku, kontrak karya, dan prinsip-prinsip perilaku bisnis.

MKD sendiri kini sedang memproses dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Novanto. MKD rencananya akan memanggil beberapa pihak yang hadir dalam pertemuan di Hotel Ritz-Carlton. Lembaga ini dituntut lebih tegas terhadap Novanto. Pasalnya, MKD hanya memberikan sanksi teguran ketika Novanto hadir dalam jumpa pers politik Donald Trump.