TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Cina akhirnya memberikan pernyataan resmi mengakui hak Indonesia atas Kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan. Pemerintah Indonesia menggunakan jalur diplomasi bilateral dengan Cina mengenai Natuna. Indonesia, sebagai negara terbesar ASEAN bersama empat negara ASEAN lain (Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei) membantah klaim maritim Cina.

Pemerintah Indonesia sebelumnya mengatakan mereka menerima jaminan dari Cina karena kedua negara tidak memiliki sengketa dalam wilayah tersebut. Cina tidak membantah kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna. Akan tetapi, pemerintah Cina sengaja menghindari diskusi publik terkait isu ZEE, yang memicu keraguan pemerintah Indonesia. Beberapa pengamat berpendapat Cina menggunakan strategi Fabian kepada Indonesia sehingga masalah ZEE seolah menguap.

Indonesia tidak sabar dengan sikap ambigu pemerintah Cina terkait ZEE. Cina memulai proyek reklamasi untuk merebut kawasan di sekitar Spratly. Ini memicu kemarahan, tidak hanya Vietnam dan Filipina, tetapi juga Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Perairan Kepulauan Natuna berpotensi konflik dan melibatkan angkatan laut dari beberapa negara di dunia.

Sebelumnya, Filipina menjadi penentang ambisi Cina di Laut Cina Selatan, setelah membawa masalah ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag. Cina marah atas gugatan tersebut. Media resmi Cina telah mengecam Manila dan pemerintah Cina tegas menolak berpartisipasi dalam proses hukum. Bulan lalu, Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag menolak yurisdiksi atas masalah ini.

Pemerintah Indonesia telah meningkatkan kekuatan militer di Kepulauan Natuna. Presiden Joko Widodo memerintahkan pesawat tempur SU-27, SU-30, dan F-16 dan P3-C, dan pengawas maritim dan pesawat anti-kapal selam ke pulau-pulau. Presiden juga menambah pasukan ke pangkalan militer di sana untuk menunjukkan tekad Indonesia untuk melindungi wilayah dan ZEE di Natuna.

Akan tetapi, pada 11 November, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut B. Panjaitan mengatakan bahwa jika dialog dengan Cina di kepulauan Natuna tidak menghasilkan hasil, Indonesia mungkin mengikuti jejak Filipina membawa Cina ke Pengadilan Arbitrase Internasional.

Akhirnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hong Li mengumumkan kesediaan China menerima klaim kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna. Hong tidak menyebutkan dalam keterangan mengenai Nine Dash Line atau ZEE di wilayah tersebut. Menurutnya itu tidak perlu karena selama Cina mengakui klaim Indonesia, perairan 200 mil laut otomatis berada dalam area Indonesia, berpotensi menantang legitimasi Cina atas garis klaimnya.

WASHINGTON TIMES | ARKHELAUS W

http://dunia.tempo.co/read/news/2015...eh-menko-luhut