Jakarta - Setahun sudah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah pejabat baik anggota DPR, DPRD, dan DPD memberikan beberapa evaluasi. Catatan antara lain datang dari anggota DPD yang mewakili Jakarta Fahira Idris.

Fahira mengakui ada beberapa capaian di setahun usia Ahok memimpin Jakarta. Namun tak sedikit persoalan Jakarta yang belum ditangani secara simultan dan sistemik oleh Ahok.

"Ada capaian, tetapi belum mengembirakan. Jakarta masih dibelit banyak masalah. Banjir, sampah, sistem manajemen transportasi, persoalan anak dan perempuan serta berbagai persoalan lain belum ditangani secara simultan dan sistemik," kata Fahira Idris melalui keterangan tertulisnya, Jumat (20/11/2015).

Persoalan banjir dan laju penurunan tanah serta hilangnya hutan bakau di pesisir Jakarta adalah sederat hal yang belum mampu ditangani dalam setahun kepemimpinan Ahok. Menurut Fahira, laju penurunan tanah di Jakarta sangat luar bisa yakni pertahun bisa 10 centi meter.

"Bahkan di beberapa wilayah di bagian utara Jakarta laju penurunan tanah mencapai 26 cm pertahun," kata Fahira.

Kondisi ini, kata Fahira, diperparah dengan beralihnya hutan bakau di pesisir Jakarta yang fungsinya menghalangi limpasan air laut ke darat saat terjadi pasang air laut (rob), menjadi perumahan mewah dan tempat-tempat komersil.

"Penanganannya (banjir) tidak hanya normalisasi sungai, tetapi cobalah tinjau ulang izin-izin perumahan mewah dan pusat perbelanjaan yang berdiri di sepanjang pesisir Jakarta. Segera susun aturan yang tegas soal batas penyedotan air tanah terutama buat industri dan pusat-pusat komersil. Selama kedua persoalan ini tidak diselesaikan, banjir akan terus menghampiri Jakarta," kata Fahira yang juga Wakil Ketua Komite III DPD ini.

Terkait persoalan sampah, menurut Fahira, sudah saatnya Pemprov DKI Jakarta memperlakukan persoalan sampah, sama seriusnya dengan mengatasi banjir dan macet. Apalagi dengan APBD yang cukup besar, tiap wilayah administrasi di Jakarta masing-masing sudah punya tempat pembuangan sampah terpadu (TPST).

TPST tersebut harus dilengkapi dengan alat sampah terpadu Intermediate Treatment Facility/ITF atau Fasilitas Pengolahan Sampah Antara untuk mengurangi jumlah sampah sebelum masuk ke TPST di Bantargebang.

Persoalan lain, yang juga cukup mengganggu pembangunan di Jakarta adalah, daya serap APBD yang sangat rendah. Satu-satunya cara mengatasi ini adalah, gubernur harus punya kemampuan mendorong atau memotivasi perangkat dan aparatur daerah sebagai pelaksana pembangunan, sehingga PNS Pemprov DKI Jakarta berani menjadi pelaksana dan penanggung jawab berbagai proyek pembangunan.

Selain itu, lanjut Fahira, salah satu tantangan terbesar Jakarta adalah, bisa berpredikat sebagai kota layak anak dan ramah terhadap perempuan, yang memang bukan pekerjaan mudah, karena perlu proses, perencanaan yang matang, eksekusi yang tepat, dan waktu yang tidak singkat.

Sementara itu, agar Jakarta bisa lebih ramah perempuan, aturan-aturan sederhana sebenarnya sudah bisa dilakukan. Misalnya, di Jakarta tidak ada lagi papan reklame di semua jembatan penyeberangan karena akan menghalangi pandangan jika ada tindak kejahatan terhadap perempuan saat menyeberang di atasnya, atau yang paling mendesak saat ini adalah membuat sistem transportasi umum yang ramah perempuan sehingga kita tidak lagi mendengar ada perempuan dirudapaksa diangkot.

"Sayangnya, setahun ini, saya belum melihat ada terobosan, mulai dari regulasi hingga aksi. Syarat jadi kota layak anak dan ramah perempuan itu berat. Makanya harus dimulai dari sekarang dan bisa mulai dari hal-hal yang sederhana," tegasnya.


(erd/try)

http://news.detik.com/berita/3076101...menggembirakan