Metrotvnews.com, Jakarta:Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pencatutan nama Presiden. Tapi, kata Luhut Binsar Pandjaitan, tindakan Sudirman Said itu tak mendapat restu Presiden Joko Widodo. "Tidak ada restu Presiden untuk Sudirman Said laporkan ke MKD," ucap Luhut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, di kantor Menkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Pensiunan tentara ini menganggap aneh langkah Sudirman melaporkan Novanto ke MKD. Sayangnya, dia tak menjelaskan pandangannya soal anggapan itu.

Luhut yang namanya beberapa kali disebut dalam rekaman yang menjadi alat bukti pelaporan Sudirman ke MKD, merasa tak perlu mengambi langkah hukum. Menurutnya, tak ada pencemaran nama baik. "Menurut kami itu aneh (laporan Sudirman). Mengapa dilaporkan oleh menteri SS, tanya saja dia kenapa dia laporkan itu. Kami tidak ada waktu melakukan langkah hukum. Saya tidak merasa tercemar. Biasa-biasa saja menurut saya," tutur dia.

Kendati demikian, Luhut mengakui saat menjabat Kepala Staf Kepresidenan ada yang coba bernegosiasi dengan dirinya terkait perpanjangan kontrak karya PT FI di Papua. Luhut tidak menyebutkan nama orang dimaksud.

"Desakan-desakan perpanjangan dari sana sini kami rasakan sejak KSP. Saya tidak tahu Ketua DPR, lain itu saya tahu. Saya tidak bisa sebut," imbuh dia.

Luhut mengaku, tak punya kepentingan apa pun di perusahaan asal Amerika Serikat itu. Sebaliknya, dia akan mendorong Freeport jadi milik pemerintah dan dikelola Pertamina.

Menurut Luhut, keputusan perpanjangan kontrak Freeport harus sesuai undang-undang yang berlaku. Menurut aturan, perpanjangan kontrak diperbolehkan dua tahun sebelum masa kontrak berakhir atau 2019.

"Saya sudah selesai dengan diri saya. Kita buat Freeport seperti Mahakam. Jadi milik Pertamina. Presiden tetap tidak akan pernah perpanjang Freeport sebelum 2019," beber dia.

Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan pembicaraan diduga melibatkan Setya Novanto, pengusaha M. Reza Chalid, dan Direktur PT FI Maroef Sjamsuddin. Dalam pembicaraan itu terungkap orang yang diduga Novanto meminta saham ke Maroef untuk Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Orang yang diduga Novanto juga menyebut nama Luhut dalam pembicaraan tersebut. "Saya yakin karena presiden kasih kode begitu. berkali-kali segala urusan di DPR selalu segi tiga. Pak Luhut (Binsar Panjaitan), saya, presiden (Joko Widodo). Setuju. Gitu saja…."Novanto mengakui pernah bertemu bos PT FI di kantornya di DPR dan di sebuah hotel di kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta. Namun, ia membantah meminta saham dan mencatut nama Presiden dan Wapres.

Kemarin, Staf Khusus Menteri ESDM Muhammad Said Didu menyerahkan flashdisk berisi rekaman percapakan diduga Novanto, Reza, dan Maroef, untuk melengkapi laporan Sudirman. Program Mata Najwa memutar rekaman tersebut, Rabu malam 18 November.

"Kalau itu saya melihat ada beberapa yang tidak utuh dari awal sampai akhir. Nanti pada saatnya akan saya sampaikan keutuhannya," kata Novanto mengomentari isi rekaman yang beredar.