JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku kecewa dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI dalam menyusun kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) 2016.

Sebab menurut dia banyak SKPD yang tidak menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas.

"Jadi memang persoalan di DKI itu enggak ada yang susah. Yang susah itu menghadapi orang-orang pintar, mark up (menggelembungkan anggaran), tapi pura-pura sopan," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (19/11/2015).

Contohnya, pada tahun 2012 lalu. Basuki kerap memarahi pejabat Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Basuki mencium banyaknya permainan di sana.

Bahkan, lanjut dia, Dinas PU DKI tidak melaksanakan instruksi Basuki untuk memangkas anggaran.

Sama halnya kini ketika SKPD DKI tidak memasukkan proses pembahasan anggaran ke dalam sistem e-budgeting.

Anggaran disepakati dulu baru dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting. Padahal Basuki telah menginstruksikan untuk memasukkan seluruh proses pembahasan anggaran ke dalam sistem e-budgeting.

"Alasannya apa coba? 'Pak, kan kami lebih gampang kalau pakai Excel, kami aturnya gampang'. Ya pakai e-budgeting lebih gampang lagi dong, bisa langsung Anda ubah, sudah selesai, print out keluar, jadi tuh barang. Enggak perlu ketik ulang lagi," kata Basuki.

Adapun nilai KUA-PPAS DKI 2016 diperkirakan mencapai Rp 66 triliun. Nilai ini Rp 1 triliun lebih tinggi dibandingkan besaran nilai APBD Perubahan DKI 2015 yang berjumlah sekitar Rp 65 triliun.

Rencananya, DPRD DKI akan menggelar paripurna pengesahan KUA-PPAS DKI 2016 pada Senin (23/11/2015) mendatang.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Kknwp