Jakarta, CNN Indonesia-- Tahanan politik Organisasi Papua Merdeka (OPM), Filep Karma mengaku terkejut atas rencana pembebasan dirinya. Ia akan meminta konfirmasi dan surat resmi dari pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Filep mengatakan, pada siang hari ini, pihak Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM Papua, Johan Yarangga dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Abepura, Bagus Kurniawan mendadak menemuinya.

“Sekitar pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur (WIT), Pak Johan Yarangga dan Kalapas Abepura menemui saya. Mereka sampaikan saya dapat remisi dasawarsa 3 bulan. Jadi hari ini juga harus keluar dari lapas. Tapi saya menolak,” ujar Filep kepada CNN Indonesia, Rabu (18/11).

Ia mengaku, saat itu terjadi tawar menawar antara dirinya dan pihak Kemenkum HAM Papua terkait waktu pembebasan. Filep mengatakan akhirnya sepakat akan keluar dari lembaga pemasyarakatan (lapas) Kamis besok pada pukul 08.00 WIT, tepatnya sesudah apel karyawan.

“Tapi polisi sangat banyak tadi, sudah siap mau antar. Macam teroris atau pejabat penting saja,” katanya.

Mendadaknya rencana pembebasan ini, kata Filep,membuatnya merasa tidak dihargai. Pasalnya, ia merasa butuh waktu untuk menyesuaikan diri sebelum kelak akhirnya ia kembali ke lingkungan masyarakat.

“Saya langsung syok dan merasa sedih, karena lapas menjadi rumah saya selama 11 tahun. Saya bilang saya minta waktu dua minggu untuk adaptasi, tapi hanya diberi waktu satu hari. Harusnya ada proses asimilasi dulu. Saya tidak ingin, tapi dipaksa,” katanya.

Selain itu, ia juga merasa aneh pada saat pemberitahuan pembebasan tersebut. Pasalnya, ia mengaku hanya dibacakan surat pembebasan, tanpa membaca langsung atau melihat wujud surat tersebut. “Saya duduk di depan dia, tapi saya tidak baca langsung surat itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Filep merasa pemberitahuan pembebasan tersebut juga tidak menghargai komunikasi yang ada. Hal itu karena sebelumnya ia telah mengirim surat langsung kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, namun belum dibalas hingga saat ini.

“Kalau bisa saya tolak pembebasan, karena Menteri juga sampai sekarang belum menjawab surat saya. Kemenkum HAM harusnya mewakili pemerintahan yang punya prosedur administrasi. Kalau lembaga resmi, berarti harus di jawab dulu,” jelasnya.

Sementara itu, anggota tim kuasa hukum Filep Karma, Frederika Korain mengatakan dirinya juga terkejut karena belum mendapat informasi resmi mengenai pembebasan tahanan politik Papua tersebut.

“Saya juga terkejut mendengar kabar itu. Saya sendiri belum mendapat informasi resmi. Saya juga baru tahu dari teman teman aktivis Papua,” kata Frederika kepada CNN Indonesia.

Frederika mengaku akan mengkonfirmasi informasi tersebut bersama rekan-rekan tim kuasa hukum terlebih dahulu. Saat ini, lanjutnya, ia masih berusaha menghubungi rekan-rekannya untuk membahas hal ini.

“Saya belum bisa bicara dulu. Masih mencoba kontak teman-teman dulu,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Papua, Bagus Kurniawan, mengatakan Filep akan keluar dari sel besok Kamis (19/11).

"Rencananya, besok keluar sekitar jam 09.00 Waktu Indonesia Timur (WIT) atau 10.00 WITA," kata Bagus ketika dihubungi CNN Indonesia.

Sementara itu, Kepala Subdit Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Akbar Hadi, mengatakan pembebasan Filep esok hari berdasar permintaan Filep.

"Filep Karma rencana dibebaskan siang ini karena dapat remisi dasawarsa namun permintaan sendiriuntuk dibebaskan besok pagi," kata Akbar.