Senin, 16 November 2015 - 20:37 wib
Plus-Minus Satu Tahun Kebijakan Luar Negeri Jokowi

JAKARTA – Setelah satu tahun memerintah, kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima penilaian yang beragam.

Hal itu terlihat dalam seminar “First Year of Indonesia’s Foreign Policy Under Jokowi Administration: What is New, What Has Been Achieved, And Where Is It Going,” yang diadakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), hari ini, Senin (16/11/2015).

“Kita mengulas mengenai satu tahun politik luar negeri Presiden Jokowi. Banyak apresiasi terhadap kinerja beliau,” kata Pendiri FPCI sekaligus narasumber seminar Dino Patti Djalal di Jakarta, Senin (16/11/2015).

Kebijakan luar negeri Pemerintahan Jokowi dinilai berhasil merealisasikan prioritas kebijakannya, seperti perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dengan repatriasi para tenaga kerja Indonesia (TKI) overstay dan ilegal dari negara asal, serta pemulangan WNI dari wilayah-wilayah konflik seperti Yaman dan Suriah.

Pemerintah juga dinilai berhasil memulai kembali pembicaraan mengenai perbatasan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam yang mungkin membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Namun, di luar keberhasilan itu, kebijakan luar negeri Indonesia yang tidak banyak melibatkan negara lain dan agresif, karena lebih banyak mendorong pemenuhan kepentingan nasional di forum internasional.

Keikutsertaan Indonesia dalam Trans Pacific Partnership (TPP), juga banyak dikritisi karena dinilai dilakukan tanpa adanya kajian mendalam, mengenai untung rugi bergabungnya Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas yang sangat ambisius itu.

Dino yang juga mantan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) itu, memberikan beberapa saran kepada pemerintah, di antaranya adalah pembentukan sebuah unit kebijakan luar negeri yang saat ini tidak ada di Kantor Kepresidenan.

Absennya unit ini menyulitkan koordinasi antara diplomat, Kemlu, dan presiden karena tidak adanya pejabat yang dapat menjadi penghubung, menyebabkan terputusnya mata rantai antara presiden dan pelaksana kebijakan luar negeri.

Presiden juga diminta menindaklanjuti mengenai keikutsertaan Indonesia dalam TPP, baik dalam prosesnya maupun sisi politiknya.

Karena jika pemerintah tidak melakukan sesuatu yang serius mengenai hal ini, maka keikutsertaan ini tidak akan menghasilkan apa-apa bagi Indonesia, dan malah akan menimbulkan masalah baik dari sisi ekonomi maupun politik.

Pemerintah juga diminta memanfaatkan potensi diaspora Indonesia yang ada di luar negeri dengan memberikan dua kewarganegaraan.

Selain itu, Dino merasa pemerintah perlu untuk melakukan kampanye dan sosialisasi nasional mengenai dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir Desember 2015, karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih asing dengan MEA meskipun peristiwa ini akan berlangsung sekira dua bulan lagi.

(dka)
Sumur: okezone