JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan politisi DPR yang disebutnya mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada PT Freeport Indonesia.

Laporan itu disampaikan Sudirman kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (DPR). (baca: Menteri ESDM Laporkan Anggota DPR Pencatut Nama Presiden ke MKD)

Menurut Sudirman, berdasarkan informasi yang diterimanya, politisi itu telah beberapa kali menemui pihak Freeport dengan sejumlah pengusaha lain untuk membicarakan mengenai persoalan perpanjangan kontrak.

"Keterangan saya peroleh dari pimpinan PT Freeport Indonesia," kata Sudirman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Senin (16/11/2015).

Kepada wartawan, Sudirman enggan menyebutkan identitas politisi kuat. Ia hanya menjelaskan bahwa politisi itu menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT Freeport Indonesia. (baca: Istana: Tak Peduli Pencatut, Presiden Jokowi Tak Bisa Didikte soal Freeport)

Pertemuan dilakukan sebanyak tiga kali. Politisi itu meminta saham 19 persen dengan menjanjikan proses renegosiasi kontrak Freeport berjalan mulus.

Menurut Sudirman, janji itu disampaikan politisi tersebut pada pertemuan ketiga yang digelar di salah satu hotel di kawasan Pacific Place SCBD, Jakarta, pada 8 Juni 2015 antara pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB.

"Anggota itu juga meminta agar PT Freeport memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Sudirman, politisi itu juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika, dan meminta PT Freeport menjadi investor sekaligus pembeli tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut. (baca: Ketua DPR Yakin Tak Ada Politisi Catut Nama Jokowi-JK ke Freeport)

Sudirman yakin atas kebenaran informasi yang disampaikan pimpinan Freeport. Sebab, sejak awal menjabat dan memulai proses negosiasi dengan Freeport, ia telah meminta kepada pimpinan perusahaan itu untuk melaporkan setiap interaksi dengan pemangku kepentingan utama. (baca: Fadli Zon: Menteri ESDM Bisa Dituntut Cemarkan Nama Baik DPR)

"Ini untuk menjaga agar keputusan apapun yang diambil secara tranparan, mengutamakan kepentingan nasional dan bebas dari campur tangan pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan pribadi," ujar Sudirman.