Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo mewacanakan keinginan bergabung dengan kelompok negara Trans Pacific Partenrship (TPP) saat berkunjung ke Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.

Pengamat ekonomi Faisal Basri berkomentar bahwa ketertarikan Indonesia yang langsung dikatakan Presiden Jokowi itu‎ harus benar-benar dipertimbangkan secara matang. Faisal lantas memaparkan untung ruginya Indonesia masuk ke anggota TPP tersebut.

Keuntungannya, Indonesia akan memiliki akses mudah untuk memasarkan produknya ke AS, mengingat selama ini ekspor Indonesia ke AS masih sering menghadapi kendala.

"Harus disadari bahwa bagaimana pun kita aksesnya terbatas ke AS, sementara Vietnam sudah punya jalan tol ke AS, kita tidak. Sadarilah, makin susah kita bersaing dengan Malaysia, Vietnam, karena kita tidak menjadi bagian (TPP)," kata Faisal dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (14/11/2015).

Sementara kerugian bagi Indonesia, dikatakan Faisal, kekuatan industri di Indonesia masih belum terlalu kuat, sehingga nantinya lebih banyak menjadi sasaran empuk negara-negara anggota TPP lainnya untuk memasarkan produk mereka.

‎"Kalau kita musuk belakangan aturan main sudah disusun kita tidak bisa menentukan aturan main. Itu kerugian kalau kita masuk belakangan," dia menegaskan.

Seperti dikutip dalam siaran pers Tim Komunikasi Presiden, Selasa, 27 Oktober, Jokowi menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi terbuka dengan kondisi Indonesia memiliki penduduk 250 juta jiwa.

"Dengan jumlah penduduk 250 juta, Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia bermaksud untuk bergabung dalam Trans-Pacific Partnership," kata Jokowi dalam jumpa pers bersama di Camera Spray, Gedung Putih, Senin.

Sudah sejak lama Indonesia menunjukkan sinyal bergabung pada kerja sama bidang ekonomi di wilayah Pasifik itu.

Dengan bergabung pada TPP, Indonesia akan memiliki peluang mengembangkan pasar ke negara-negara maju yang tergabung di dalamnya.

Sejumlah keuntungan didapat, seperti tarif yang rendah. Namun, di sisi lain, Indonesia juga harus mengikuti aturan main yang ditetapkan TPP, termasuk tarif murah dan tidak mengistimewakan badan usaha milik negara (BUMN).

TPP saat ini diikuti oleh 12 negara, yakni Brunei, Cile, Selandia Baru, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, dan Vietnam (Yas/Ndw)**

http://bisnis.liputan6.com/read/2365...uk-anggota-tpp