
JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Koordinator Kemaritiman kedatangan 30 anggota delegasi pengusaha dari 27 perusahaan asal Amerika Serikat (AS) di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Kamis (12/11/2015).
Menurut Rizal, salah satu dari mereka adalah Senior Vice President dari Freeport McMoran Inc yakni Tim Russel King.
Tak pelak Mantan Menteri era Presiden Abdurrahman Wahid itu menyinggung isu perpanjangan kontrak Freeport yang saat sedang ramai dibicarakan.
"Nah kami katakan tadi, kalau Freeport memenuhi permintaan pemerintah Indonesia, bukan tidak mungkin terjadi kesepakatan. Tapi juga kalau Freeport masih ngotot, maaf saja. Saya katakan di masa lalu setiap kali mau perpanjangan kontrak terjadi yang aneh-aneh," ujar Rizal.
Dia melanjutkan, Indonesia meminta Freeport berlaku adil dan transparan terkait pengelolaan tambang di Papua.
Bila itu bisa dilakukan Freeport, Rizal yakin akan berdampak positif bagi Indonesia dan perusahaan.
Berbagai poin penting yang harus diperbaiki kata Rizal yakni pertama itu menyangkut royalti, besarannya.
Kedua menangkut penangangan limbah. Ketiga divestasi. Keempat menyangkut pembangunan smelter.
"Kita (harus) belajar dari berbagai masalah di masa lalu. Bagaimana kita bisa perbaiki hal-hal itu (yang tak menguntungkan Indonesia)," kata dia.
Apa bener freeport mau tunduk dg tekanan pemerintah, selama ini yg tunduk kan pemerintah