TEMPO.CO,Bandung- Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli berencanamembuat kilang minyak yang berfungsi untuk mengolah minyak mentah menjadi bahan bakar minyak. "Kapasitasnya dan lokasinya nanti pada waktunya akandiumumkan, sejauh ini belum diputuskan," ujarnya seusai mengisi kuliah umum bertajuk 'Langkah Terobosan dan Kebijakan Rizal Ramli Untuk Indonesia' di kampus Al Ma'soem, Jatinangor, Sumedang, Selasa, 10 November 2015.

Menurut Rizal, saat ini sektor perminyakan banyak dirugikan lantaran Indonesia tidak memiliki kilang minyak sendiri. Pasalnya, kata dia, minyak mentah hasil pengeboran di Indonesia selama ini selalu dikirim menuju Singapura dan mengandalkan kilang minyak milik negara tetangga. "Kalau ada kilang kita enggak usah ekspor minyak mentah ke Singapura. Kita proses sendiri, makanya selama ini minyak mentah diekspor ke Singapura sangat merugikan," ujarnya.

Pasalnya, Rizal bertutur, dengan adanya ekspor minyak mentah menuju Singapura, biaya transportasi yang dibutuhkan sangatbesar. Kalau dihitung, sekitar 50 persen biaya yang dikeluarkan untuktransportasi dan tektek bengek lainnya. "Bolak-balik kan ada biaya transportasi tankernya, asuransi, ada pajak dari pemerintah Singapura 17 persen, ada keuntungan perusahaan kilang di Singapura 10-15 persen, artinya kita banyak sekali membuang uang yang tidak perlu," katanya.

Makanya, kata dia, Indonesia semestinya membangun kilang minyak sendiri guna mengurangi biaya produksi. Berdasarkan perhitungan Rizal, bila Indonesia memiliki kilang minyak, maka akan berimbas pada penurunan harga bahan bakar minyak sebesar 50 persen.

"Biaya untuk menghasilkan minyak tanah atau premium 1 liternya bisa turun jadi setengahnya sekaligus membuka lapangan kerja, itu bisa ratusan ribu pemuda Indonesia bekerja" ujar dia.

Sebetulnya, rencana itu bisa direalisasikan 10-15 tahun yang lalu.

Namun akibat banyaknya kendala, rencana itu menjadi molor. "Ini baru mau dirapatkan lagi agar supaya bisa terealisasi pada masa pemerintahan Jokowi," ujar dia.

"Kendalanya selama ini banyak kepentingan yang tidak mau Indonesia punya kilang, mereka diuntungkan oleh proses transportasi dari perdagangan minyak mentah dan minyak jadi," katanya.

3 Hal Yang Bikin Indonesia Susah Maju, Versi Rizal Ramli

TEMPO.CO,Bandung: Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli kembali memunculkan pernyataan menohok.

Sebelumnya, dia menyentil Wakil Presiden Jusuf Kalla, Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino, dan PT Freeport.

Sekarang, dia mengatakan bahwa Indonesia susah maju. Itu karena terbebani oleh tiga hal, yakni, feodalisme, primordialisme, dan maraknya korupsi.

"Tidak mungkin suatu negara maju kalau masih menganut sistem feodalisme," kata Rizal dalam kuliah umum bertajuk Langkah Terobosan dan Kebijakan Rizal Ramli Untuk Indonesia di kampus Al Ma'soem, Jatinangor, Sumedang, pada Selasa,10 November 2015.

Rizal lantas menerangkan, muda-mudi penerus bangsa susah berkembang karena kedua kakinya terbelenggu oleh ruang primordialism. Primordialism adalah semacam paham kesukuan yang berlebihan sehingga menghapuskan makna nation yang diyakini menjadi pemersatu bangsa. "Kakinya dibebani oleh pikiran sempit primordialisme yang mengkotakkan Indonesia oleh suku dan agama.

"Menurut dia, Indonesia negeri kaya yang sumber daya alamnya tak terhingga besarannya. Pada awal Orde baru, Indonesia memiliki hutan yang paling bagus, hijau, dan luas sama dengan Brazil. Karena tak memiliki strategi nilai tambah membuat hutan hilang begitu saja. Nyaris habis dan rakyatnya dapat paling sedikit. "Kita jadimissing oportunity karena tidak punya strategi sustainability (keberlanjutan)," ujar Rizal.

Rizal kembali mengungkit soal tambang emas Freeport di Papua. Dia menyatakan, Indonesia itu kurang mampu melakukan negosiasi sehingga merugikan rakyat Indonesia. Makannya Rizal berjanji melakukan renegosiasi soal pertambangan PT Freeport. "Kalau Freeport menolak tolong kembalikan kontrak karyanya, tapi saya cukup yakin kalau Freeport bakal mau mengambil, renegosiasi itu," katanya.

Menurut dia, pada masa lalu Indonesia kurang paham dan kurangcekatan dalam renegosiasi. Tapi sekarang adalah momentum negosiasi untuk bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia.