POJOKJABAR.com, DEPOK – Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Dibimasda) Kota Depok melansir, sebanyak tiga dari 26 situ yang selama ini berfungsi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan daerah resapan air, telah hilang sedang dalam proses penyelesaian di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan.

Kepala Dibimasda Kota Depok, Manto mengatakan, tiga situ yang hilang ini berubah menjadi perumahan, sekolah, dan ruko. Situ itu yakni, Situ Krukut di Kecamatan Limo, Situ Pasir Putih di Kecamatan Sawangan dan Situ Cening di Kecamatan Sukmajaya.

Dia melanjutkan, ketiga situ tersebut sudah menjadi milik perseorangan atau sudah bersertifikat atas nama pribadi. Sehingga, Pemkot Depok kesulitan untuk mengambil alih lahan kembali.

“Itu sudah lama dan saat ini juga masih dalam proses,” kata Manto Seperti dilansir kepada Radar Depok, Rabu (4/11/2015).

Lebih lanjut, papar dia, di 2011 ia pernah dimintai keterangan perihal penyerobotan lahan di Situ Pasir Putih oleh beberapa warga. Hal ini, lanjut Manto, sudah dibahas sedang dalam proses di Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC).

“Sebenarnya bukan wewenang kami. Kami hanya memfasilitasi saja,” tutur Manto. Sementara untuk melakukan normalisasi, tambahnya, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. “Butuh energi yang besar untuk membuat situ berfungsi seperti semula,” ucap Manto.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmad mengatakan situ yang hilang memang menjadi masalah. Pada pembuatan Perda RT/RW, lima situ tersebut diberi catatan khusus. Artinya, situ tersebut masih dianggap ada.

“Kelima situ itu harus diproses dan diminta pertanggungjawaban dari pemerintah kota kapan beralih fungsi,” kata Hasbullah.

Menurutnya, perlu ada klarifikasi data antara pemerintah Depok dengan bagian aset provinsi. Sebab, situ merupakan aset negara, dan bila beralih fungsi harus dikembalikan seperti semula.

“Bahkan masalah ini direkomendasikan diselesaikan ke tingkat Yudikatif yang lebih tinggi,” ucapnya.

(radar depok/cky)