Jakarta -Penerimaan pajak sangat bergantung terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Indonesia mengalami perlambatan sejak awal tahun, bahkan di kuartal III-2015 hanya bisa 4,73%, atau di bawah 5%.

Kesalahan pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) di awal‎ yang terlalu optimistis mengejar target pajak Rp 1.295 triliun. Sementara ekonomi masih sulit tumbuh tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya. Belum lagi tahun depan target pajak Rp 1.350 triliun.

Pengamat Pajak, Yustinus Prastowo‎ menuturkan, ini terlihat pada komponen pajak pertambahan nilai (PPN) yang baru terealisasi Rp 271,7 triliun atau 47,1% dari target yang ditetapkan Rp 576,5 triliun per 30 September 2015. Sedangkan di beberapa tahun sebelumnya raihan PPN di atas 60%.

"Untuk meningkatkan realisasi agaknya memang berat, karena perlambatan ekonomi sangat memukul khususnya PPN," ungkap Pras, kepada detikFinance, Kamis (5/11/2015)

Secara teori, tidak mungkin memaksakan target pajak yang tinggi di tengah perlambatan ekonomi. Pasalnya, tentu ada kebijakan pajak yang dikeluarkan dan akan berpengaruh terhadap iklim usaha. Bila dunia usaha terkendala, artinya mengganggu pertumbuhan ekonomi.

"Kalau terlalu agresif khawatir kontraproduktif karena mendistorsi ekonomi," ujar Prastowo.

Sampai dengan akhir tahun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak hanya mampu mendorong wajib pajak (WP) untuk menyelesaikan kebijakannya.

"Paling ya hanya berharap reinventing. Policy, imbauan-imbauan lalu pemerik‎saan, kalau mungkin minta WP bayar pajak masa Desember bukan di Januari," tukasnya.

"Usul saya, dua bulan gunakan untuk fokus ke kebijakan dan strategi 2016 supaya bisa langsung jalan dengan yang lain," tegas Prastowo.


http://finance.detik.com/read/2015/1...onomi-melambat