JAKARTA - Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) beberapa waktu lalu menguak bukti baru, bahwa Ketua Komisi E DPRD DKI HM Firmansyah dan anggotanya, Fahmi Zulfikar Hasibuan, terindikasi ikut tersangkut dalam proyek pengadaan UPS di APBD Perubahan 2014.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik memilih irit berbicara terkait anggotanya yang terindikasi ikut terlibat dalam kasus UPS tersebut.

"Itu kan pengadilan," ujar M Taufik di Gedung KPK, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2015).

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Haji Lulung juga tidak ingin mencampuri ranah penyidikan di Pengadilan Tipikor. Pasalnya dirinya tidak mempunyai kewenangan mengomentari hal itu.

"Urusan pengadilan, nanti manggil siapa yang disebut," katanya.

Keterlibatan anggota DPRD DKl Jakarta sebelumnya disebut dalam dakwaan dugaan korupsi pengadaan UPS 25 SMA/SMK pada Suku Dinas Pendidikan Menengah di Jakarta Barat pada APBD Perubahan tahun 2014.

Ketua Komisi E DPRD DKl Jakarta, HM Firmansyah serta anggota Komisi E DPRD DKl Jakarta, Fahmi Zulfikar Hasibuan disebut dalam surat dakwaan dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, Alex Usman.

Jaksa Penuntut Umum Tasjrifin Halim menyebut bahwa Alex dan juga Harry Lo selaku Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima, pernah melakukan pertemuan dengan Fahmi di Hotel Redtop pada bulan Juli 2014.

Pertemuan dilakukan untuk melobi Fahmi yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar), agar UPS dapat dijadikan sebagai barang pengadaan di Sudin Dikmen Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014. Hal itu dilakukan lantaran Sudin Dikmen Jakarta Barat tidak pernah mengajukan permohonan anggaran atau dana untuk pengadaan UPS.

Pada pertemuan itu dibicarakan supaya dianggarkan pengadaan UPS dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014 dengan harga per unitnya sebesar Rp6 miliar.

(aky)

http://news.okezone.com/read/2015/10...entar-soal-ups