Panitia Khusus DPR yang dibentuk untuk mengusut dugaan penyimpangan di PT Pelabuhan Indonesia II mulai tak kompak.

Anggota Panitia Khusus Pelindo II mengkritik kinerja pansus. Menurut dia, kebanyakan anggota tak tahu apa yang hendak dikerjakan di dalam tim itu.

Menurut dia, pansus dibentuk karena ada dugaan pelanggaran hukum, misalnya terkait Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino. Ia ingin proses hukum berjalan.

"Dalam UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) kan jelas pansus ini proses penyidikan untuk suatu pelanggaran hukum dan undang-undang, tidak boleh ke mana-mana," kata Desmond saat dihubungi, Selasa (27/10/2015).

Dia mempertanyakan mulai munculnya wacana bahwa pansus akan mengarah kepada hak menyatakan pendapat terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Desmond menilai, terlalu jauh bila kerja penyelidikan dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan Lino berujung pada hak menyatakan pendapat.

"Kita ini kan meluruskan hukum saja. HMP terlalu jauh, tak logis," katanya.

Dia khawatir, bila pola kerja pansus yang selama ini dipertahankan, itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak signifikan bagi penegakan hukum di Indonesia.

Politisi Partai Gerindra ini menilai, Pansus Pelindo II DPR RI hanya menjadi panggung politisasi oleh pihak-pihak tertentu.

"Saya pesimistis. Pansus hanya panggil orang yang ujungnya politis dan pencitraan, bukan hukum," ujar Desmond.

Bagi Desmond, pansus seharusnya melakukan sesuatu yang bisa menindaklanjuti temuan awal Bareskrim Mabes Polri ketika masih dipimpin Komisaris Jenderal Budi Waseso, misalnya dugaan korupsi dalam pengadaan 10 mobile crane.

"Ini kan ranah hukum. Maka, adakah pelanggaran hukum? Pansus ini harus menjaga agar sesuatu yang sudah diselidiki itu tetap on the track," ucap Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015...dan.Pencitraan

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan, menilai keberadaan Panitia Khusus Pelindo II hanya untuk mencari panggung. Dengan membentuk pansus, kata dia, maka DPR akan terlihat bekerja, meskipun mengerjakan hal yang di luar tugasnya.

"Ini membuktikan DPR sekarang jauh lebih buruk dari DPR sebelumnya. Anggota DPR sekarang kalibernya telah merosot," kata Arbi Sanit saat dihubungi, Selasa (27/10/2015).

Padahal, tugas DPR di bidang legislasi sampai saat ini masih kedodoran. Dari 39 Rancangan Undang-Undang yang ada dalam program legislasi nasional 2015, baru 3 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang.

"Karena anggota DPR tak punya visi, makanya ada pansus terus menerus. Pansus yang tidak relevan juga dibuat-buat. Ini akan mengebiri lembaga DPR sendiri," katanya.

Arbi menambahkan, penyimpangan yang diduga terjadi di Pelindo II murni merupakan masalah hukum. Oleh karena itu, masalah hukum ini sebaiknya tidak dicampuradukkan kedalam masalah politik. Namun, DPR terlalu terburu-buru menyikapinya dengan pembentukan pansus.

"Saat ada ruang politik bagi DPR maka mereka langsung buat pansus. Padahal, mereka tidak tahu bahwa di balik ini semua DPR melawan Presiden," katanya.

Perlawanan dari partai pendukung

Arbi pun heran, perlawanan kepada Presiden ini justru dilakukan oleh partai pengusungnya sendiri, PDI-P. Arbi juga tidak habis pikir tujuan dari pansus itu, apakah bertujuan menjegal Presiden atau hanya permainan politik.

Menurut dia, ada semacam kekacauan politik sekarang ini. PDIP yang notabene menjadi motor pendukung pemerintah malah berusaha membuat pansus-pansus yang bermuara menekan pemerintah.

"Apakah pansus itu menjatuhkan Presiden, atau permainan menghabiskan energi dan pansus saja. Atau PDI-P dan partai lainnya hanya bikin pencitraan. Cari panggung," tambah dia.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015....Cari.Panggung