JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku tidak sejutu pada pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Megawati, pembangunan jalur kereta lebih tepat dilakukan di wilayah Indonesia Timur.

"Kereta cepat, apa benar sudah waktunya? Apa benar untuk keadilan?" kata Megawati di Jakarta Convention Center, Selasa (27/10/2015).

Mantan Presiden Republik Indonesia itu menuturkan, membangun jalur kereta di wilayah Indonesia Timur lebih baik ketimbang membangun jalur kereta cepat tujuan Jakarta-Bandung.

Ia mengaku akan menyampaikan usulannya itu kepada Presiden Joko Widodo.

"Jangan kereta cepat. Double track dulu (di Indonesia Timur). Boleh kan usul," kata Megawati.

Badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia dan BUMN Tiongkok resmi membentuk anak usaha patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia China seusai menandatangani joint venture agreement.

Kesepakatan itu juga merupakan kelanjutan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kerja sama proyek kereta cepat ini merupakan langkah bahwa pengerjaan suatu proyek besar bisa dilakukan bussiness to business (B to B).

Tarif kereta cepat jalur Jakarta-Bandung nantinya sebesar Rp 200.000 sampai Rp 225.000 per penumpang.

Rencananya, kereta cepat memiliki panjang jalur 150 kilometer (km) dan akan melewati delapan stasiun, mulai dari Gambir, Manggarai, Halim Perdanakusuma, Karawang, Walini, Bandung Barat, Kopo, dan Gedebage.

Ditargetkan, pembangunan dimulai pada awal 2016, dan selesai pada 2018. Adapun pengoperasian dimulai pada kuartal pertama 2019.

Pada pelaksanaannya, China mendapat jatah saham 40 persen, sedangkan 60 persenPemerintah Indonesia melalui perusahaan patungan PT Pilar Sinergi BUMN.

Total investasi kereta cepat sebesar 5,5 miliar dollar AS dengan pembiayaan dari China Development Bank sebesar 75 persen, sedangkan sisanya dari ekuitas konsorsium BUMN dan PT China Railways International Co, Ltd.

sumur