JAKARTA, POS RONDA – Kembali melemahnya nilai rupiah pada level Rp 14.405 per dolar Amerika Serikat (AS) kemarin (15/9) dianggap oleh para analis sebagai momentum untuk menggenjot ekspor komoditas musiman, yaitu asap kebakaran hutan.

Analis perdagangan internasional dari Indonesian Institute for Global Capitalism (IIGC), Toni Supendo, menyatakan bahwa para pelaku usaha diharapkan mampu mengambil manfaat dari tingginya produksi asap kebakaran hutan yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera. Dengan menguatnya nilai dolar AS, tidak ada alasan bagi para pengusaha lokal untuk tidak dapat mengolah asap tersebut menjadi produk dengan nilai tambah yang tinggi.

“Kami merasa ini merupakan saat yang baik untuk para pengusaha lokal terjun di bidang ekspor asap. Sasarannya tentu saja negara-negara tetangga di ASEAN seperti Singapura dan Malaysia, yang setiap tahunnya selalu menerima asap dari kita dalam jumlah besar,” ujar Toni saat memberikan analisisnya di kantor IIGC, Jakarta, pagi ini (16/9).

Selama ini, ekspor asap kebakaran hutan ke negara tetangga masih dikesampingkan bila dibanding dengan komoditas lain seperti sawit. Padahal, menurut Toni, keduanya bisa saling melengkapi. Pembukaan lahan untuk penanaman sawit pasti diiringi dengan produksi asap dalam jumlah signifikan.

“Setiap tahun pasti selalu diproduksi dalam jumlah besar, oleh karena itu kabut asap akan kami anggap masukkan sebagai komoditas musiman. Saya rasa pengolahan asap menjadi bentuk kalengan atau ekstrak parfum akan efektif karena melibatkan swasta untuk ikut serta dalam penganganan kabut asap. Mau tidak mau, kabut asap ini akan terekspor dengan sendirinya akibat pergerakan angin. Oleh karena itu sebelum asapnya terbang ke negara tetangga, sebaiknya ditangkap dan diolah di sini terlebih dahulu agar memiliki added value,” tambahnya.

Kabut asap akibat kebakaran hutan di sejumlah wilayah di Sumatera menjadi topik nasional dan regional selama beberapa minggu terakhir ini. Beberapa provinsi seperti Riau dan Sumatera Selatan terkena dampak asap yang sangat berat hingga mengganggu aktivitas ekonomi dan kualitas kesehatan masyarakat. Jangkauan kabut asap tersebut dilaporkan telah meluas, mencapai wilayah Singapura dan Malaysia.

Pemerintah Indonesia sendiri telah bergerak untuk memadamkan api dan meredakan kabut asap. Presiden Joko Widodo juga telah meninjau lokasi kebakaran hutan awal September lalu, namun hingga kini penyelesaian masalah kabut asap masih bergerak lambat.

Pihak Kepolisian juga telah menetapkan 10 perusahaan dan 127 oknum yang menjadi tersangka pelaku pembakaran hutan. Denda sebesar Rp 366 miliar juga telah dijatuhkan kepada salah satu perusahaan yang lalai dengan kejadian serupa. Sayangnya, besaran denda tersebut lebih kecil dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp 385 miliar yang dialokasikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan kebakaran hutan dan asap, membuat negara mengalami kerugian berlipat ganda baik dari segi keuangan, sumber daya alam, dan kesehatan masyarakat.

Mengingat kejadian serupa selalu berulang setiap tahun, di publik muncul pertanyaan besar mengenai efektivitas peran pemerintah selama ini dalam mengawasi dan menindak perusahaan-perusahaan dan oknum yang menyebabkan kebakaran hutan. (SMG)