- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Tolak kenaikan tunjangan DPR, PKS kasih Rp 685 juta buat korban asap
TS
ketek..basah
Tolak kenaikan tunjangan DPR, PKS kasih Rp 685 juta buat korban asap
Merdeka.com - Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengatakan anggota fraksinya di parlemen memberikan kenaikan tunjangannya bulan ini untuk korban bencana asap di beberapa daerah di Indonesia. Total tunjangan anggota DPR yang dialokasikan untuk para korban bencana kabut asap senilai Rp 685 juta.
"Kami memberikan tunjangan senilai Rp 685 juta untuk korban bencana asap karena banyak masyarakat yang memerlukan bantuan," kata Jazuli di Gedung DPP PKS, Jakarta, Jumat (23/10).
Dia menegaskan, sejak awal FPKS DPR menolak kenaikan tunjangan anggota DPR karena kondisi ekonomi masyarakat belum stabil. Menurut dia, karena kenaikan tunjangan itu sudah masuk ke rekening anggota fraksinya maka diputuskan digunakan untuk meringankan beban korban kabut asap.
"Kami melihat kebutuhan masyarakat yang menjadi korban asap, seluruh tunjangan itu diberikan untuk meringankan beban mereka," katanya.
Dia mengatakan, fraksinya lebih memilih memberikan tunjangan itu kepada masyarakat daripada dikembalikan kepada negara. Menurut dia, apabila dikembalikan kepada negara maka anggaran itu akan berbentuk Silpa dan tidak bisa langsung digunakan untuk masyarakat.
"Kami menilai daripada mengendap namun di sisi lain rakyat masih terkapar, kami putuskan kenaikan tunjangan itu untuk rakyat terutama bagi korban asap," katanya.
Jazuli mendesak pemerintah bertindak tegas bagi pelaku dan aktor intelektual munculnya kabut asap di beberapa daerah. Dia menegaskan, pemerintah harus tegas mencabut izin bagi perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan dan diberikan hukuman yang berlaku.
"Saya meminta pemerintah pusat dan daerah kompak karena rakyat butuh penyelamatan," katanya.
Menurut dia, pemerintah bisa menggunakan gedung-gedung milik negara untuk mengevakuasi para korban asap demi tujuan menyelamatkan rakyat. Dia menegaskan, FPKS akan terus mengawal dan mendorong kebijakan pemerintah agar lebih responsif untuk penanganan asap.
"Butuh kebijakan taktis mengingat korban sudah mulai berjatuhan," katanya.
http://www.merdeka.com/politik/tolak...rban-asap.html
"Kami memberikan tunjangan senilai Rp 685 juta untuk korban bencana asap karena banyak masyarakat yang memerlukan bantuan," kata Jazuli di Gedung DPP PKS, Jakarta, Jumat (23/10).
Dia menegaskan, sejak awal FPKS DPR menolak kenaikan tunjangan anggota DPR karena kondisi ekonomi masyarakat belum stabil. Menurut dia, karena kenaikan tunjangan itu sudah masuk ke rekening anggota fraksinya maka diputuskan digunakan untuk meringankan beban korban kabut asap.
"Kami melihat kebutuhan masyarakat yang menjadi korban asap, seluruh tunjangan itu diberikan untuk meringankan beban mereka," katanya.
Dia mengatakan, fraksinya lebih memilih memberikan tunjangan itu kepada masyarakat daripada dikembalikan kepada negara. Menurut dia, apabila dikembalikan kepada negara maka anggaran itu akan berbentuk Silpa dan tidak bisa langsung digunakan untuk masyarakat.
"Kami menilai daripada mengendap namun di sisi lain rakyat masih terkapar, kami putuskan kenaikan tunjangan itu untuk rakyat terutama bagi korban asap," katanya.
Jazuli mendesak pemerintah bertindak tegas bagi pelaku dan aktor intelektual munculnya kabut asap di beberapa daerah. Dia menegaskan, pemerintah harus tegas mencabut izin bagi perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan dan diberikan hukuman yang berlaku.
"Saya meminta pemerintah pusat dan daerah kompak karena rakyat butuh penyelamatan," katanya.
Menurut dia, pemerintah bisa menggunakan gedung-gedung milik negara untuk mengevakuasi para korban asap demi tujuan menyelamatkan rakyat. Dia menegaskan, FPKS akan terus mengawal dan mendorong kebijakan pemerintah agar lebih responsif untuk penanganan asap.
"Butuh kebijakan taktis mengingat korban sudah mulai berjatuhan," katanya.
http://www.merdeka.com/politik/tolak...rban-asap.html
0
1.5K
28
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan