Jakarta -Mulai 1 Januari 2016, pemerintah menetapkan hanya keluarga miskin dan rentan miskin yang mendapat subsidi listrik. Salah satu indikatornya keluarga yang memiliki 'kartu sakti' dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Salah satu indikator masyarakat yang mendapatkan subsidi listrik tahun depan adalah mereka yang memiliki kartu-kartu yang sudah dibagikan, mulai dari kartu keluargas sejahtera (KJN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar), dan lainnya," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Jarman, ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saat ini tercatat ada 24,7 juta rumah tangga atau 96,7 juta jiwa orang miskin dan rentan miskin.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 21,8 juta rumah tangga atau 86,4 juta jiwa sudah terdapat sebagai penerima bantuan melalui Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (KJN),

15,5 juta rumah tangga atau 65,6 juta jiwa sudah menerima bantuan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),

Saat ini sudah 3 juta rumah tangga yang masuk garis kemiskinan sudah masuk dalam program keluarga harapan (PKH).

Jarman menambahkan, bila nantinya tahun depan para pemegang kartu-kartu ini dikenakan tarif keekonomian alias tak di subsidi, mereka tinggal melapor ke PLN dan menunjukkan kartu tersebut dan oleh PLN langsung diperbaiki datanya dan bisa mendapat subsidi listrik dari pemerintah.

"Kalau ada yang punya kartu lalu dikenakan tarif keekonomian, dia bisa lapor ke PLN, nanti diperbaiki," tutup Jarman.

Seperti diketahui, pemerintah dan DPR sepakat untuk memangkas dana subsidi listrik dari Rp 66 triliun menjadi Rp 38,39 triliun pada 2016. Pemangkasan ini diikuti dengan penataan kembali daftar pelanggan PLN yang menikmati subsidi listrik tetapi ternyata merupakan orang mampu.

Pelanggan PLN saat ini tercatat sekitar 48 juta pelanggan yang menikmati subsidi, bila dibandingkan dengan data TNP2K, hanya ada 24,7 juta keluarga miskin dan rentan miskin, artinya ada sekitar 23 juta pelanggan PLN yang tidak berhak menerima subsidi listrik.

(rrd/dnl)
http://finance.detik.com/read/2015/1...ubsidi-listrik