JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah marah-marah karena rencana pemanggilan oleh Komisi A DPRD Bekasi perihal sampah, hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berubah sikap.

Basuki kini mempersilakan para anggota dewan untuk memanggil dirinya. Namun, dia tetap tidak akan datang.

"Ya silakan saja hak DPRD mau manggil saya, panggil saja. Tapi ngapain saya datang," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (23/10/2015).

Nantinya Basuki akan mengirim Wali Kota atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI terkait, dalam hal ini Dinas Kebersihan DKI ke Bekasi.

Mereka akan mengonfirmasi mengenai pelanggaran operasional yang dilakukan oleh truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI.

Menurut Basuki, rencana pemanggilannya ini bukanlah skenario untuk menjatuhkan elektabilitasnya jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.

"Saya lebih curiga ini ada soal duit rezeki aja. Kita enggak bisa nuduh, tahu enggak," kata Basuki.

Ada sebanyak enam unit truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditahan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat, karena menyalahi ketentuan operasional.

Tidak hanya melanggar kesepakatan operasional kedua pemerintahan, namun juga ada pelanggaran izin mengemudi.

Dengan demikian, Pemprov DKI telah melanggar Perjanjian Kerja sama (PKS) Nomor 4 Tahun 2009 tentang pemanfaatan lahan TPST Bantergebang, yang ditandatangani bersama Pemkot Bekasi.

Perjanjian operasional yang dilanggar berupa waktu pendistribusian sampah dari DKI menuju TPST Bantargebang yang seharusnya berlangsung malam hari, tetapi dilakukan siang hari.

Atas hal itu, Komisi A DPRD Bekasi berencana memanggil Basuki. Pria yang akrab disapa Ahok itu sempat marah-marah atas usulan tersebut.

Bahkan ia mengancam akan menutup Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dan mengirim tentara untuk membuang sampah ke Bekasi.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Kknwp