alexa-tracking

Ada korupsi di balik kabut asap Indonesia

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5628fd77a09a39736d8b4569/ada-korupsi-di-balik-kabut-asap-indonesia
Ada korupsi di balik kabut asap Indonesia
Kabut asap yang berasal dari kebakaran
lahan gambut terus menyelimuti sejumlah
daerah di Indonesia hingga ke negara-
negara tetangga. Untuk mengatasinya,
Presiden Joko Widodo telah
menginstruksikan pencabutan izin konsesi
perusahaan-perusahaan yang kedapatan
membakar hutan dan lahan. Namun, hal
krusial penyebab kebakaran yang luput
dari perhatian ialah korupsi.
Pada September 2014, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap
Gubernur Riau, Annas Maamun, setelah pria
berusia 72 tahun itu menerima uang suap
dari pengusaha sawit.
Sebuah video penangkapan Annas
memperlihatkan pria tersebut duduk
dengan canggung di antara tumpukan uang
kertas.
“Apakah uang ini milik Anda?” tanya
petugas KPK.
”Ya,” jawab Annas.
”Dari mana Anda memperolehnya?” tanya
sang petugas KPK lagi.
“Bonus Tahun Baru,” kata Annas.
Ketika kasus Annas Maamun digelar di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di
Bandung, jawaban tersebut tidak dipercaya
hakim. Annas pun dijatuhi hukuman penjara
selama enam tahun, pada Juni lalu.
Dalam rangkaian sidang, terungkap bahwa
uang yang diperoleh Annas berasal dari
pebisnis sawit, Gulat Medali Emas Manurung,
yang kala itu merupakan Kepala Asosiasi
Petani Kelapa Sawit Indonesia cabang Riau.
Uang dari Gulat dimaksudkan agar Annas
mengalih fungsi kawasan hutan menjadi
perkebunan sawit di Kabupaten Kuantan
Singingi seluas 1.188 hektare dan di
Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.214 hektare.
Terjerumusnya seorang kepala daerah di
Riau akibat penerbitan izin pemanfaatan
hutan bukan saja menimpa Annas.
Mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal, dihukum
14 tahun penjara lantaran terbukti
menyalahgunakan wewenang dalam
penerbitan izin usaha pemanfaatan hutan.
Lahan gambut
Membuka lahan gambut yang memiliki
ketebalan lebih dari tiga meter sejatinya
ilegal, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah No 71 tahun 2014 tentang
perlindungan dan pengelolaan ekosistem
gambut.
Kemudian melalui moratorium yang
diberlakukan pada 2011 dan diperpanjang
tahun ini, konsesi-konsesi baru tidak boleh
diberikan pada hutan utama dan lahan
gambut.
Salah satu penyebab mengapa lahan
gambut—khususnya yang memiliki
ketebalan lebih dari tiga meter—dilarang
untuk dibuka untuk ditanami tanaman
kebun, semisal sawit dan pohon akasia,
ialah karena lahan tersebut rawan
mengalami kebakaran.
Jika aturan itu tidak dihiraukan dan lahan
gambut tetap dibakar, upaya
memadamkannya menjadi teramat sulit
. Itulah yang terjadi selama ini.
“Perusahaan-perusahaan mendapatkan
lahan karena mereka menyuap pejabat-
pejabat,” kata pegiat lingkungan asal Riau,
Made Ali.
“Kabut asap menunjukkan dampak korupsi
pada sektor kehutanan.”
Made Ali, ketua Jaringan Kerja Penyelamat
Hutan Riau (Jikalahari), menggambarkan
Annas Maamun sebagai diktator mini yang
memberikan izin kehutanan kepada
siapapun yang membayar. Jika ada yang
menentang dan bersikap kritis, dia tak
segan memberangusnya.
Korupsi kehutanan
Awal tahun ini, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), memulai langkah yang belum
pernah dilakukan sebelumnya, yaitu
investigasi korupsi di sektor kehutanan.
“Penyimpangan pengelolaan sumber daya
kita tidak hanya menyebabkan negara
kehilangan banyak uang, tapi juga memiliki
imbas sosial yang harus dibayar publik
setiap tahun dengan menghirup asap
beracun,” kata John Budi, Pelaksana tugas
(Plt) Wakil Ketua KPK.
Sektor kehutanan menjadi sumber korupsi
besar-besaran. Tatkala mantan presiden
Suharto berkuasa, dia memberikan konsesi-
konsesi kepada teman dan rekannya
sebagai ganti sokongan politik yang mereka
berikan.
Namun, saat kekuasaan selama satu
dasawarsa terakhir turun dari
pemerintahan pusat ke tingkat daerah,
korupsi bukannya berhenti. Sebaliknya,
menurut pengamat, korupsi menjadi lebih
menyebar.
Herry Purnomo, peneliti lembaga Center for
International Forestry Research (CIFOR),
menyebutkan dalam laporannya bulan lalu
bahwa kepala daerah mendapat uang suap
dalam jumlah besar dari perusahaan-
perusahaan perkebunan yang memerlukan
izin usaha. Dia menemukan bahwa lahan
kerap sengaja dibakar demi mengklaim
kepemilikan.
“Banyak pihak mendapat untung besar dari
kebakaran,” kata Purnomo.
Pada saat Jokowi mengunjungi Riau,
November 2014 lalu, dia mengatakan,
“Tiada solusi baru pada masalah ini karena
semua orang memahami apa yang harus
dilakukan. Ini soal apakah kita mau
menyelesaikan masalah ini.”
Akan tetapi, Menteri Kehutanan dan
Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya,
mengatakan kepada BBC bahwa dia tidak
bisa mengendalikan gubernur-gubernur.
“Saya menyadari kita perlu mendorong para
gubernur untuk menjadi lebih waspada dan
mengantisipasi, tapi itu tidak mudah. Ada
masalah dengan koordinasi,” katanya.
Peta konsesi
Ada pula masalah dengan izin penggunaan
lahan yang tumpang tindih. Di Riau,
misalnya, sulit untuk mengetahui secara
persis letak lahan konsesi satu perusahaan
dengan yang lain. Akibatnya, batas-batas
hutan lindung menjadi tidak jelas.
“Jika Presiden ingin menghentikan
kebakaran hutan dan lahan,
pemerintahannya harus menerbitkan peta
konsesi,” sebut organisasi Greenpeace
Indonesia dalam laporannya bulan lalu.
Pengalaman M Nur, penduduk Desa
Sempung, Provinsi Riau, membuktikan
mengapa pembuatan peta konsesi ialah
keperluan mendesak. Suatu hari, pria
berusia 60 tahun yang sehari-hari memanen
kayu rotan dari hutan gambut dekat
rumahnya itu menyaksikan hutan di
sekeliling rumahnya ditebang oleh
perusahaan kertas. Kejadian itu berlangsung
tiba-tiba, tanpa peringatan sedikit pun.
“Saya tidak tahu banyak. Namun, dari yang
saya lihat ialah jika perusahaan diberikan
satu inci, mereka akan ambil dua inci. Itulah
yang terjadi sampai semuanya nyaris habis,”
ujarnya.
“Saya merasa sedih. Ke mana hewan-hewan
akan pergi? Lalu bagaimana nasib anak
cucu kita? Dengan situasi yang terjadi saat
ini, mereka tidak akan menerima apa-apa.”
www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151017_indonesia_korupsi_asap
kok
ane pusing
ya
baca tulisan
TS, dirapiin
dulu aja.
sudah jatuh tertimpa tangga
sudah susah ditambah susah lagi
itu pribahasa yang sudah tidak asing lagi

mungkin para oknum itu kurang tampan, tidak seperti saya

salam TAMPAN emoticon-Cool
KASKUS Ads
selama masyarakatnya masih minim pengetahuan (bego).... pemimpinnya pasti keparat...
pastinya banyak banget korupsi di republik ini...
lah dari dulu juga korupsi mah banyak, dan malah semakin banyak....

semoga aja ntar pas udah 5 tahun rezim ini korupsi bisa ditekan maksimal, kalo sebaliknya ya berarti fix biaya trilyunan buat pilpres cuma buang2 duit negara
kalo menurut gw, yg pasti itu dibalik asap ada buldoser emoticon-Big Grin
usut tuntas yg korupsi
daerah nyalahin pusat tapi di daerah sendiri rela di bayar buat bakar lahan... emoticon-Cape deeehh
korupsi kolusi ...
bukannya itu keahlian kita ....???
jongos pun korupsi asapemoticon-Ngakak
Quote:



Se 7 gan