JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut saat ini ada sekitar 550 hektar lahan di Jakarta yang digunakan untuk pusat belanja alias mal. Menurut Walhi, jumlah tersebut membuat Jakarta tercatat sebagai kota besar dengan luas lahan untuk penggunaan mal terbesar di dunia.

"Sampai tahun 2013, penggunaan lahan untuk mal paling luas di dunia itu di Jakarta. Ada 550 hektar. Itu mal doang. Mal saja sudah ngabisin 550 hektar, belum lagi untuk superblock dan segala macam," kata Deputi Direktur Walhi Jakarta Zaenal Muttaqin saat acara konsultasi publik rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta, di Balai Kota, Kamis (22/10/2015).

Menurut Muttaqin, luas area untuk penggunaan mal itu sangat tidak ideal bila dibandingkan dengan luas total wilayah Jakarta secara keseluruhan.

Sebab, luas area untuk penggunaan mal sangat tidak sebanding dengan ketersediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan air. "Sampai saat ini ruang terbuka hijaunya cuma 8 persen," ujar dia.

Muttaqin menilai masifnya pembangunan tanpa mengindahkan aspek lingkungan itu semakin diperparah dengan penggunaan air tanah secara berlebihan.

Ia menyebut dua faktor itulah yang membuat semakin menurunnnya permukaan tanah di Jakarta. Menurut Muttaqin, penurunan permukaan tanah merupakan penyebab utama banjir rob.

"Penelitian dari ITB menyebutkan dampak dari mencairnya es di kutub terhadap Indonesia hanya 0,3 centimeter. Jadi banjir rob di Jakarta bukan karena itu. Tetapi karena pembangunan yang tidak teratur dan air tanah yang disedot terus," ujar dia.

Muttaqin melihat situasi akan bertambah parah apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memaksakan untuk melakukan reklamasi di Teluk Jakarta.

Karena, ia menyebut reklamasi akan menyebabkan terjadinya proses perlandaian sungai-sungai akibat tekanan arus laut dari Teluk Jakarta.

Karena itu, ia menegaskan Walhi tetap menolak dilakukannnya reklamasi. Muttaqin menilai yang perlu dilakukan oleh Pemprov DKI saat ini adalah membereskan persoalan mendasar yang ia kemukakan sebelumnya, yakni membangun banyak daerah resapan air dan berupaya mengurangi penggunaan air tanah secara berlebihan.

"Kalau (reklamasi) dipaksakan, dampak ke daratannnya agak berat. Pemerintah harus beresin ini dulu," ujarnya.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Kknwp