TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Menarik apa yang diungkap Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Usman. Kata dia, anggaran biaya perjalanan anggota DPRD Riau ke luar negeri ternyata lebih besar dari dana pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Kathutla) yang dialokasikan di APBD Riau 2015.

Jelang akhir tahun ini, wakil rakyat Riau secara bergantian melakukan studi banding ke luar negeri. Kali ini tujuan mereka sejumlah negara di Eropa, seperti Belanda, Jerman, Spanyol, Swiss, Belgia, dan Inggris.

Termasuk salah satunya studi banding penanganan kebakaran hutan dan lahan ke London, Inggris, yang dijadwalkan berangkat akhir bulan ini.
"DPRD menyiapkan anggaran untuk kunjungan ke luar negeri dalam belanja Sekretaris Dewan (Sekwan) hingga Rp7,3 miliar. Anggaran itu digunakan untuk membiayai transportasi, hotel, makan-makan, dan uang saku Tidak menutup kemungkinan juga anggaran itu untuk biaya shopping dan lain sebagainya," ujar Usman kepada Tribun, Rabu (21/10/2015).

Ia melanjutkan, DPRD dan Pemprov Riau hanya menyiapkan anggaran Rp1,4 miliar untuk membiayai pencegahan dan penanganan penangulangan kebakaran hutan lahan (karhutla).

Itu artinya, anggaran plesiran lebih besar empat kali lipat dari anggaran penanganan karhutla yang saat ini tengah menggila, menyengsarakan masyarakat luas.

Usman mengatakan, kunjungan wakil rakyat ke luar negeri merupakan bentuk pemborosan uang rakyat. Dan tidak patut dilksanakan di saat masyarakat Riau sengsara dikepung kabut asap pekat.

"Melihat dari urgensinya, kunjungan keluar negeri itu tidak penting sekarang ini,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, uang rakyat yang digunakan untuk membiayai perjalanan dinas anggota DPRD Riau tahun ini sudah sangat besar, yakni mencapai Rp 45 miliar.

Dengan rincian, perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah Rp 25 miliar, perjalanan dinas alat kelengkapan dewan dalam dan luar daerah Rp 13 miliar.

"Ditambah biaya kunjungan keluar negeri Pimpinan dan anggota DPRD Riau sebesar Rp. 7,3 miliiar," jelasnya.

Ganjilnya lagi, anggaran itu lebih besar dari anggaran untuk penanggulangan bencana di Riau yang hanya sekitar Rp 10 miliar. “Anggaran itu tidak hanya untuk penanggulangan bencana asap, melainkan untuk seluruh bencana,” kata Sekda Provinsi Riau Zaini Ismail.
-
sumber: http://pekanbaru.tribunnews.com/2015...bencana?page=2
-

Di Riau, Pejabat Sudah Biasa Pakai Mobil Mewah

Di Riau, ada 10 kabupaten dan 2 kota. Rata-rata para bupati dan walikota di Riau mendapat fasilitas mobil dinas yang lumayan mewah. Para kepala daerah umumnya menggunakan mobil dinas sekelas Toyota Land Cruiser, Toyota Alphard. Paling murah para pejabat menggunakan Toyota Fortuner atau Mitsubishi Pajero Sport.

Misalkan saja, Walikota Pekanbaru, Firdaus MT yang baru menjabat, sudah menggunakan Toyota Harrier dan Alphard. Ini belum lagi mobil jenis sedan merek Camry. Begitu juga Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Indra Muhklis Adnan juga menggunakan Land Cruiser dan Alphard.

Tak jauh beda, Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Yopi Arianto juga menggunakan Land Cruiser. Begitu juga Bupati Siak, Syamsuar yang juga tak mau ketinggalan mengunakan Land Cruiser.

Sedangkan Walikota Dumai, Khairul menggunakan sedan Camry dan mobil dinas luar kotanya gunakan Pajero Sport. Untuk Bupati Kampar, Jefry Noer juga menggunakan Alphard.

Bupati Rokan Hilir (Rohil), Anas Maamun yang juga merangkap jabatan Ketua DPD Golkar Riau, juga menggunakan Land Cruiser.

Dari sekian banyak jenis Toyota Land Cruiser yang paling mahal digunakan Bupati Pelalawan, M Haris. Mobil dinasnya Land Cruiser dengan seri termahalnya yang harganya mencapai Rp 2,7 miliar.

Jika bupati mendapatkan mobil dinas Land Cruiser maka secara otomatis ketua DPRD-nya juga menggunakan mobil yang sama, walau serinya tetap di bawah kepala daerah.

Kondisi yang sama juga dimiliki Gubernur Riau, Rusli Zainal dengan mobil dinas luar kotanya jenis Land Cruiser dan mobil dinas dalam kota Camry.

Mewahnya mobnas kepala daerah di Riau ini, selama ini seakan dianggap lumrah oleh masyarakat. Menurut Ketua LSM, Forum Riau Membangun, Edi Ahkmad RM kepada detikcom, Kamis (22/11/2012) mengatakan, sebaiknya Mendagri segera membuat keputusan yang mengikat soal mobil dinas untuk kepala daerah.
==> http://oto.detik.com/read/2012/11/22...ai-mobil-mewah

indahnya otonomi daerah buat pejabatnya, dan benar2 musibah bagi kami tetangganya.





gbr si alex gk ketemu, koneksi lg lelet, kehalang asep