JAKARTA – Hari ini pemerintah berencana mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid V. Penegasan tersebut disampaikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan rapat kerja dengan kepala daerah seluruh Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, kemarin (21/10).

Presiden menyatakan, beragam paket akan terus dikeluarkan dengan cakupannya masing-masing. Ada yang untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

”Semuanya akan terus kami keluarkan. Paket ekonomi kesatu, dua, tiga, empat, lima, enam, dan nanti bisa sampai ke-100, ke-200, ke-400,” kata Presiden Jokowi.

Untuk hal tersebut, presiden mengungkapkan kalau telah menugaskan tim ekonomi agar setiap satu atau dua pekan sekali agar mengeluarkan paket kebijakan. ”Tidak lain, paket-paket kebijakan itu untuk memotong perizinan bagi investor dan sebagainya,” imbuh Jokowi.

Di depan para kepala daerah, presiden juga menggarisbawahi kalau semua paket yang telah dikeluarkan pemerintah pusat penting untuk diikuti pemerintah daerah. Jangan sampai, dia menekankan, kemudahan dan kecepatan yang telah disiapkan pusat justru dihambat di daerah.

”Di sini (pusat, Red) sudah cepat, tetapi di daerah masih di-ping pong. Harus juga dibuat simple, (dibuat) sederhana lagi,” tandasnya.

Tindak lanjut pemerintah daerah atas paket kebijakan ekonomi, menurut presiden, nantinya bisa diadopsi dalam peraturan-peraturan yang ada. Baik itu lewat peraturan gubernur, peraturan bupati, ataupun peraturan walikota.

"Kita ini sudah keduluan Vietnam yang cepat sekali, pertumbuhan kalah dengan India. Nah, kalau tidak mau me-reform, mengubah, ya akan ditinggal betul,” ujar presiden.

Berdasar daftar hadir, hampir semua kepala daerah dari 34 provinsi di seluruh Indonesia hadir pada kesempatan itu. Mulai dari gubernur, bupati, hingga walikota. Pertemuan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama untuk wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Kemudian sesi berikutnya untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menambahkan, paket-paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memang untuk mengatasi berbagai inefisiensi dalam perekonomian. Misalnya, birokrasi yang tidak efisien, infrastruktur yang tidak efisien, hingga ke akses modal yang mahal karena tingginya bunga. "Paket pemerintah mengarah ke situ," ujarnya.

JK menyebut, dalam paket yang sudah diluncurkan maupun akan diluncurkan, pemerintah berupaya membenahi sisi suplai dengan mendorong kinerja pelaku usaha, serta mendorong sisi demand dengan menambah daya beli masyarakat. "Dengan itulah roda perekonomian bisa berjalan lebih cepat," katanya.

Staf Khusus Wakil Presiden Wijayanto Samirin mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang sedang disiapkan memang lebih menyasar sisi demand atau meningkatkan daya beli masyarakat maupun mengurangi beban masyarakat. Seperti perluasan KUR hingga relaksasi aturan program rumah rakyat.

Namun, detil pembahasan memang lebih dibahas di Kantor Kemenko Perekonomian. "Yang jelas, paket kebijakan yang dikeluarkan akan lebih bisa dirasakan masyarakat," jelasnya. (dyn/owi)




sumur


banyak amat pak