Video: CIA jatuhkan Soekarno demi Freeport dan emas Papua

Merdeka.com - Pemerintah mengisyaratkan akan memperpanjang izin Freeport. Walau banyak diprotes, tetap saja perusahaan raksasa AS ini akan tetap bercokol di Papua.

Berdirinya Freeport tak lepas dari campur tangan CIA di Indonesia. Bahkan diduga, CIA ikut berperan dalam G30S tahun 1965. CIA sengaja melengserkan Soekarno agar perusahaan asing bisa memiliki izin di Indonesia.

Bagaimana kisahnya? Simak

Benarkah Menteri Sudirman Said lindungi Freeport di Indonesia?

Rabu, 21 Oktober 2015 08:03


Benarkah Menteri Sudirman Said lindungi Freeport di Indonesia?
Menteri ESDM Sudirman Said.

Merdeka.com - Keberadaan PT Freeport Indonesia di Papua mengundang pro dan kontra. Sebagian kalangan tidak rela perusahaan asal Amerika Serikat tersebut mengambil kekayaan alam Indonesia. Namun, sebagian lagi mendukung Freeport di Papua karena diklaim memberi masukan ke negara dan tidak mudah mengundang investor baru untuk menambang emas.

Baru-baru ini, muncul polemik perpanjangan operasi Freeport di Papua setelah 2021 mendatang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said memberi sinyal kuat akan memperpanjang kontrak Freeport di Papua. Namun, perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan setelah revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Dalam beleid itu tegas menginstruksikan keputusan perpanjangan baru akan diberikan dua tahun sebelum masa kontrak habis. Sedangkan kontrak Freeport baru habis pada 2021 mendatang. Artinya, Freeport baru bisa perpanjang di 2019 mendatang.

Klausul itu ini rencananya akan diperlonggar, sehingga memperpanjang batas waktu kontrak tambang mineral logam menjadi paling lama sepuluh tahun dan paling cepat dua tahun. Sedangkan untuk mineral nonlogam, perpanjangan kontrak paling cepat menjadi lima tahun dan paling lambat dua tahun.

"Setelah melalui komunikasi intensif dan konsultasi pimpinan, kami bersama Freeport jaga kelangsungan investasi jangka panjang yang nilainya belasan miliar dolar," ujar Sudirman di Jakarta, Kamis (9/10).

Sudirman Said mengaku belum bisa memastikan kapan revisi UU bisa ditandatangani dan perpanjangan Freeport bisa segera dilakukan. Namun, Sudirman berharap Freeport tetap melanjutkan penambangan mereka.

"Kami tidak mungkin memberikan approval legal selama PP-nya belum diubah," ungkapnya.

Pernyataan Sudirman Said membuat Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli meradang.

Menteri Koordinator bidang, Rizal Ramli menyebut menteri pemberi restu perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia sebagai pelawan hukum. Pasalnya, kata dia, perpanjangan kontrak semestinya dilakukan sebelum dua tahun masa kontrak berakhir.

Oleh karena itu, perpanjangan kontrak antara Indonesia dengan PT Freeport sebagai sesuatu yang tidak sah. "Kalau ada menteri yang menyetujui berarti melawan hukum. Perpanjangan ini sebagai sesuatu yang tidak sah, karena sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa perpanjangan mesti dilakukan setelah 2 tahun kontrak berakhir yaitu 2019," kata Menko Rizal di Jakarta, Senin (12/10).

Dia menambahkan, menteri yang berani memperpanjang kontrak prematur itu, sebagai pejabat yang sombong dan tak tahu aturan. "Maka pejabat jangan sok-sokan memperpanjang kontrak. Nanti yang ada bikin keblinger saja," kata Rizal kepada awak media.

Selain itu, dia juga mempermasalahkan PT Freeport yang seenaknya melakukan perjanjian tidak berdasarkan mekanisme pembagian saham dengan pemerintah Indonesia.

"Freeport mencla-mencle, seharusnya ada kontrak divestasi, yakni menjual sahamnya kepada perusahaan dan anak perusahaan Indonesia," pungkasnya.

Melihat gerak-gerik Sudirman Said, banyak pihak yang menuding Sudirman Said pelindung Freeport di Tanah Air.

Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) menyesali tindakan Menteri ESDM Sudirman Said yang memberi sinyal kuat perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Bahkan, relawan menyebut Sudirman sebagai menteri perlindungan Freeport.

"Negeri ini akan bangkrut jika semua menteri bertindak dan berpikir seperti 'Menteri Perlindungan Freeport' Sudirman Said," kata Ketua Umum BaraJP Sihol Manullang dalam Rembug Nasional Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Kedaulatan Pangan, Pembangunan Energi dan Keunggulan Maritim di Jakarta, Selasa (20/10).

Ibarat permainan sepak bola, menurutnya, Sudirman sudah offside berkali-kali. Bahkan, Sudirman dinilai sudah layak diganjar dua kartu kuning.

"Pelatih sepak bola yang baik, tentu akan mempertimbangkan untuk mengganti pemain yang sudah dua kali melakukan offside. Kepercayaan rakyat dengan sendirinya akan terbangun dengan konsistensi ucapan, rencana, janji dengan realita."

Dia mengungkapkan, sebanyak 93,6 persen emas Freeport-McMoran berasal dari Indonesia. Sayangnya, kekayaan alam tersebut belum bisa dinikmati masyarakat Indonesia, khususnya Papua.

"Sejak tahun 1967 negara hanya menerima royalti 1 persen sedang di berbagai negara 6 persen-7 persen," ungkapnya.

"Lalu masyarakat Papua dapat apa? Papua harus dianggap sebagai kampung halaman kita sendiri. Salim Kancil di Lumajang menjadi perhatian nasional, padahal ribuan orang di Papua mengalami nasib sial yang sama. Namun, tidak menjadi opini nasional."

Pernyataan ini diperkuat Rizal Ramli yang menyebut ada pejabat yang melindungi Freeport di Indonesia.

Rizal Ramli menyebut, ada pejabat pemerintah yang melindungi Freeport. Sehingga, perusahaan tambang emas ini tak mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia.

"Freeport selalu cari alasan untuk tidak divestasi. Macam-macam alasannya. Kenapa berani begitu? Mohon maaf, pejabat kita gampang disogok. Sebenarnya saya tidak perlu minta maaf juga," tegasnya dalam acara Rembug Nasional: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Kedaulatan Pangan, Pembangunan Energi dan Keunggulan Maritim di Jakarta, Selasa (20/10).

Rizal memuji sikap tegas Presiden Jokowi dalam perpanjangan kontrak karya yang habis pada 2021. Sikap tegas tersebut ditunjukkan dengan adanya syarat-syarat sebelum perpanjangan kontrak.

"Kalau Freeport lakukan (divestasi), kita mau negosiasi. Kalau enggak mending kembalikan itu kontrak. Resminya kan begitu," ungkapnya.

Mantan Menteri Keuangan ini menambahkan posisi pemerintah harus tegas sehingga perpanjangan kontrak Freeport lebih menguntungkan Indonesia.

"Tapi ada menteri keblinger yang maunya (negosiasi) sekarang. Pasti Freeport tandatangan kalau dipepet. Karena mereka bisa rugi. Tapi mental kita masih mental inlander (takut pada asing). Kita sudah 70 tahun merdeka masih inlander, sama orang asing saja takut," pungkasnya.