- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Menteri PUPR: Kinerja Kabinet Setahun Ini "Rock And Roll"
TS
aghilfath
Menteri PUPR: Kinerja Kabinet Setahun Ini "Rock And Roll"
JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono punya cara sendiri menganalogikan kinerja kabinet di bawah komando Presiden Jokowi selama setahun pemerintahan ini.
Ibarat musik, kata dia, kerja kabinet saat ini sudahrockand roll. "Kerjanya (kabinet) memang kalau lagu kerjanya kabinet sebelum ini pop. Ini (Kabinet kerja) sudah rock and roll," ujar Basuki usai menghadiri acara Rembug Nasional setahun Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Dia menjelaskan, kerja "rock and roll" yang dimaksud yaitu keaktifnya seorang menteri untuk melakukan percepatan proyek pembangunan.
Bahkan, ucap dia, bila ada proyek yang terlambat, maka dirinya tak sungkan menelepon langsung satuan kerja proyek tersebut agar cepat diselesaikan. "Sekat-sekat (birokrasi) itu sudah sangat tipis. Apapun saya lakukan jadi rock and roll," kata Basuki.
Menurut dia, dalam satu tahun kerja ini, berbagai target kerja sudah tercapai. Sementera terkait penyelesaian fisik pembangunannya banyak yang akan selesai pada tahun 2015 ini sesuai rencana yang dicanangkan. "Output RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) sudah kita kerjakan misalnya pembangunan 13 waduk, jalan tol beberapa kilometer, jalan nasional, infrastruktur air minum, sanitasi, sesudah sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)," ucap dia.
Setahun Jokowi-JK, Awalnya Buram..
JAKARTA, KOMPAS.com– Setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memberikan kesan dan pengalaman riil yang dialami pelaku usaha.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi B Sukamdani mengatakan, kalau dilihat setahun terakhir, boleh dibilang tim ekonomi agak bermasalah. “Agak tidak memenuhi ekspektasi atau harapan. Tetapi setelah dilakukan reshuffle, dan dikeluarkan paket kebijakan I-IV, mulai menimbulkan lagi keyakinan bahwa pemerintah ini konsisten membawa ekonomi kita lebih baik,” ucap Haryadi kepada Kompas.com,Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Haryadi mengakui, sebelum perombakan kabinet, banyak keraguan yang muncul di benak pelaku usaha.
Dia merasa, pemerintah terlalu bersemangat untuk mengatur segala hal termasuk di sektor privat. “Terlalu banyak mau kontrol. Itu bagus-bagus saja, tapi justru kontraproduktif,” imbuh Haryadi.
Haryadi juga menyoroti kebijakan fiskal yang dipilih pemerintah. Menurut dia, kebijakan fiskal yang dipilih menimbulkan keraguan.Di satu sisi, target fiskal (perpajakan) yang dipatok tinggi sekali. Akan tetapi, di sisi lain kondisi ekonomi sedang lesu, di mana hampir semua sektor industri mencatatkan penurunan penjualan. “Kebijakan fiskal juga dicitrakan ada relaksasi, padahal enggak. Sepertitax holiday dan tax allowance.
Itu kan OK, tapi kan untuk investasi baru,” ucap Haryadi.
Lebih lanjut dia bilang, barulah setelah ada perombakan kabinet, kebijakan pemerintah khususnya di bidang perekonomian mulai ke arah yang jelas.
Dihubungi terpisah, Ketua Apindo Anton J Supit mengatakan, untuk selanjutnya pengusaha berharap ada perbaikan iklim usaha. “Terutama kepastian hukum, konsistensi kebijakan, infrastruktur, dan masalah tanah/tata ruang,” kata Anton.
Setahun Jokowi-JK, Urusan Energi Masih Ngeri
JAKARTA, KOMPAS.com –Urusan energi memang kompleks. Setahun berlalu pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bergulir, masih banyak pekerjaan rumah yang belum usai. Meski jika dikaji tak sedikit pula gebrakan yang sudah dicapai.
“Pemerintahan Jokowi-JK dapat dikatakan cukup berhasil dalam mengendalikan besaran anggaran subsidi BBM (bahan bakar minyak). Meskipun dalam hal ini ada inkonsistensi di dalam penerapan kebijakan evaluasi harga,” ujar Pri Agung Rakhmanto, pengamat energi dari Reforminers Institute, kepada Kompas.com,Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Pri mengatakan, inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam evaluasi harga BBM sangat disayangkan, sebab menjadikan PT Pertamina (Persero) sebagai ‘bantalan’ untuk menanggung selisih-surplus dari perbedaan harga BBM yang ada atau keekonomian.
“Selain progress yang cukup signifikan dalam hal subsidi BBM tersebut, untuk sektor ESDM secara keseluruhan, saya melihatnya relatif belum ada langkah terobosan lain yang cukup konkret dan signifikan,” sambung Pri.
Lebih lanjut dia bilang, beberapa isu penting memang sudah disentuh, tetapi belum benar-benar substansial, karena cenderung lebih menonjolkan dimensi politis maupun pencitraan. “Misal, pembubaran Petral yang sebetulnya pun sampai hari ini audit terhadapnya belum juga dilakukan,” ungkap Pri.
Di luar soal Petral, Pri juga menyoroti pendelegasian perizinan hulu minyak dan gas bumi (migas) satu pintu ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Ini hanya izin administratif yang sifatnya umum dan tidak langsung berhubungan dengan kegiatan operasi hulu migas,” sambung Pri.
Terakhir, Pri juga melihat masalah kelistrikan. Dia bilang, pemerintah telah cukup konsisten dalam penerapan reformasi subsidi dengan menerapkan penyesuaian tarif secara berkala.
“Sayangnya, proyek 35.000 megawatt cenderung dimensi politis dan populisnya terlalu dominan. Sementara angka tersebut sebenarnya lebih merujuk pada proyeksi kebutuhan dengan asumsi tertentu,” kata Pri.
Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...Rock.And.Roll.& http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...Awalnya.Buram. & http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...gi.Masih.Ngeri
Sesuai genre pakde dong pak Bas
Diubah oleh aghilfath 21-10-2015 07:36
0
793
5
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan