DPR dan Presiden Joko Widodo menyepakati pembahasan revisi Undang Undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) ditunda dan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun depan.

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho melihat, penundaan itu bukanlah sebuah hal yang patut diapresiasi. Sebab, penundaan bukan berarti penghentian pembahasan revisi UU KPK.

"Penundaan revisi yang dilakukan Jokowi hanya menunda kematian KPK. Bukan penyelamat. Kalau Jokowi penyelamat tarik dari Prolegnas," kata Emerson usai mengikuti diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (17/9).

"Kalau hanya ditunda maka akan jadi bom waktu di kemudian hari," tegasnya.

Menjelang satu tahun kepemimpinan Jokowi-JK pada 20 Oktober 2015, dia menilai nawacita Jokowi dalam hal pemberantasan korupsi masih jauh panggang dari api.

"Jangan-jangan Jokowi lupa sama nawacita, jangan-jangan lebih inget sama nawacitata," ujarnya.

Dia mengakui, lemahnya pemberantasan korupsi tidak hanya kesalahan Jokowi. Presiden seakan kecolongan karena partai pengusungnya di DPR justru ngotot merevisi UU KPK.

"Bukannya 100 persen dukung program pemerintahan, partai pendukungnya malah nyelonong mau revisi UU KPK," katanya.

http://m.merdeka.com/peristiwa/icw-s...atian-kpk.html

mantapbetul jokowi bisa menunda kematian...