- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
PDIP Senggol 'Duo Singa', Luhut: Kita Nurut Presiden


TS
aghilfath
PDIP Senggol 'Duo Singa', Luhut: Kita Nurut Presiden

Jakarta- Seiring isu reshuffle kabinet jilid dua, elite PDIP kembali menyenggol 'duo singa Istana' yang tersisa. Salah satu dari 'duo singa' itu pun angkat bicara.
'Duo singa' adalah istilah untuk menyebut Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebelumnya istilahnya adalah 'trio singa', sebelum PDIP sukses mendorong Seskab Andi Widjajanto direshuffle pada rotasi menteri jilid satu.
Lalu apa kata Luhut menanggapi sentilan PDIP yang seolah tak berhenti mengusiknya? "Nggak tahu saya, tanya aja ke PDIP. Tadi kan ada tuh PDIP coba tanya aja," kata Luhut saat dikonfirmasi wartawan di sela-sela acara silaturahim dengan pengurus parpol terkait pilkada serentak di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (16/10/2015).
Luhut menuturkan sampai kini dirinya belum mendengar adanya rencana reshuffle kabinet jilid dua. Namun bagi Luhut dirinya adalah menteri yang hanya menurut kata Presiden. "Nggak tahu tergantung Presiden mau apa kita nurut aja," katanya.
Sebelumnya diberitakan politikus PDIP yang duduk di Komisi III DPR, Masinton Pasaribu, kembali melontarkan serangan tajam kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. Serangan serupa pernah dilontarkan Masinton kepada Rini menjelang reshuffle kabinet jilid satu.
"Umpamanya begini, contoh utang luar negeri BUMN yang begitu besar, itu kan tidak ada kaitan dengan publik. Kementerian BUMN dibentuk kan untuk mengelola aset-aset negara terus mendatangkan laba. Tapi, kalau belum untungin tak ada manfaatnya, perekonomian melambat, terus ngapain? Mestinya ada terobosan," ujar Masinton saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (15/10/2015) malam.
Dia menyebut program kereta cepat Jakarta - Bandung yang didukung Rini Soemarno belum menjadi prioritas infrastruktur kebutuhan rakyat. Lebih baik, menurutnya, fokus peran Kementerian BUMN bisa dimaksimalkan. Selain Menteri Rini, dia juga menyenggol kinerja menteri yang dikoordinasikan oleh Menko Polhukam Luhut Pandjaitan.
Menurutnya, perlu juga dilakukan di bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Acuannya karena menyangkut beberapa kejadian bentrokan seperti di Tolikara, Papua, tambang pasir Lumajang sampai Singkil Aceh.
"Ketidakhadiran negara di bidang Polhukam ini belum maksimal karena ada kejadian di Lumajang, Singkil Aceh, dan Tolikara. Itu menurut saya," tuturnya.
Sumber : http://m.detik.com/news/read/2015/10...nurut-presiden
Menurut ane masih lebih baik dibanding tejo kemarin, ga tau lagi klo Masinton ingin dikarungi

0
3.8K
31


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan