Original Posted By Baratayudha17...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyiapkan grasi atau pengampunan bagi 1.500 terpidana narkoba di seluruh Indonesia.Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, pemberian grasi ini dilakukan karena lembaga pemasyarakatan yang sudah kelebihan kapasitas.

"Ada 4,5 juta pengguna narkoba, sampai sekarang baru kita tangkap 170.000. Itu saja sudah over kapasitas. Di daerah bahkan ada yang overkapasitas sampai seratus persen," kata Yasonna usai meninjau Lapas Gunung Sindur, di Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/10/2015).

Yasonna menyadari, masalah overkapasitas ini seharusnya diatasi dengan membangun lapas baru. Namun, menurut dia, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena keuangan negara yang terbatas. Dia mencontohkan, pembangunan lapas di Gunung Sindur saja sudah menghabiskan dan sebesar Rp 150 miliar. Namun, kapasitas lapas ini hanya muat untuk 500 orang.

"Kamu bayangkan, kalau satu juta orang kita tangkap, darimana uangnya? APBN saja baru Rp 2.000 Triliun. Bisa enggak gajian para petugas lapas, bisa nganggur nanti saya," ucapnya.

Oleh karena itu, Yasonna menilai pemberian grasi ini adalah cara yang lebih efektif untuk mengurangi kapasitas lapas. Selain itu, Yasonna juga memastikan bahwa mereka yang diberikan grasi adalah para pengguna narkoba pemula dengan hukuman yang minimal. Itu pun harus melalui asesmen yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional bersama Kemenkumham.

"Proses asesmen sedang berjalan. Nanti setelah selesai asesmen, nama-namanya kita kirim ke setneg, dan setneg akan kirim ke MA," ucap Yasonna.


Crottt dimarih...


Sebelumnya...
Jokowi Pastikan Tolak Seluruh Permohonan Grasi Kasus Narkoba
By on 14 Feb 2015 at 04:07 WIB
Liputan6.com, Solo - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan akan menolak semua grasi yang diajukan dalam kasus narkoba. Ini mempertimbangkan dampak negatif yang merugikan bangsa akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

"Ada 64 yang sudah diputuskan (hukuman mati), mengajukan grasi, saya pastikan semuanya saya tolak, tidak akan," ucap Jokowi dalam Munas II Partai Hanura di Solo, Jawa Tengah, Jumat (13/2/2015) malam.

Jokowi pun menyatakan tidak gentar meskipun mengaku mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. Termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga swadaya masyarakat (NGO), hingga mendapatkan surat amnesti internasional.

Namun menurut Jokowi, Indonesia harus tegas dalam penegakan hukum terkait narkoba.

"Kalau ada pengampunan untuk narkoba dan makin lama dibiarkan hancurlah kita," tegas Jokowi.