Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah Singapura untuk memberhentikan boikot terhadap produk kertas dan tisu nasional Indonesia. Menurut Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin, pemboikotan tersebut jelas akan mengurangi pendapatan devisa dan tenaga kerja bagi Indonesia.

"Kami menyayangkan hal ini terjadi di Singapura. Kami sangat berkepentingan melindungi produk yang dihasilkan industri Tanah Air bisa berproduksi," ujar Saleh dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Boikot penjualan tisu dan kertas, lanjut dia, akan menganggu produksi industri dalam negeri. Jika boikot ini terus berlanjut, maka produksi akan menurun dan mengganggu tenaga kerja. Untuk industri kertas, jumlah tenaga kerja langsungnya mencapai 2,7 juta pekerja dan industri sawit mencapai lima juta pekerja langsung.




"Jika ditotal, jumlah tenaga kerja industri hasil hutan lebih dari 10 juta pekerja. Selain itu, devisa yang dihasilkan produk-produk tersebut pun mencapai USD21,7 miliar dan pulp sekitar USD2 miliar. Tentu ini cukup mengganggu daripada apa perolehan devisa," tukasnya.

Pemerintah dan kementerian terkait lainnya akan berkomunikasi dengan pemerintah Singapura supaya boikot tisu yang dilakukan oleh beberapa supermaket di sana dihentikan. Menurut dia, jangan sampai kejadian ini mengganggu hubungan kedua negara. "Apalagi kerja sama kedua negara sangat erat," pungkas Saleh.

Seperti diketahui, pada 7 Oktober lalu, produk tisu Indonesia yang beredar di Singapura ditarik oleh jaringan supermarket NTUC Fair Price atas rekomendasi Pemerintah Singapura dan Singapore Environment Council (SEC), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbasis di Singapura.

Ada lima perusahaan yang ditarik produknya, yaitu Asia Pulp And Paper (APP), PT Rimba Hutani Mas, PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries, PT Bumi Sriwijaya Sentosa, dan PT Wachyuni Mandira.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Liana Bratasida mengatakan, tindakan boikot produk tisu Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Singapura merupakan sikap diskriminatif. Singapura menuduh perusahaan pembuat produk tersebut melakukan pembakaran hutan.

Padahal, kata dia, proses penyelidikan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan masih berlangsung oleh pemerintah dan upaya pemadaman terus dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh pihak perusahaan anggota APKI.

Atas dasar hal tersebut, Liana memohon agar pemerintah Indonesia menanggapi hal ini. Ia menilai tindakan pemerintah Singapura seperti tidak menghargai proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

"Kita perlu mewaspadai hal ini sebagai upaya persaingan dagang internasional dengan tujuan menyudutkan industri Indonesia yang kemudian akan berdampak pada iklim investasi di Indonesia," tutup Liana.



sumur