Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mempertanyakan urgensi peraturan bela negara. Menurut dia, saat ini yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana mengatasi permasalahan ekonomi. "Sekarang yang jadi prioritas adalah masalah ekonomi. Kalau nanti ekonomi sudah normal, bolehlah dilaksanakan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2015.




Fadli Zon meminta pemerintah berfokus menangani berbagai persoalan saat ini. Menurut dia, peraturan wajib bela negara akan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Padahal saat ini Indonesia tengah mengalami perlambatan ekonomi. Selain itu, ucap Fadli, bela negara yang diusung pemerintah tidak mempunyai konsep jelas. "Menangani asap saja belum beres, apa yang harus dibela," ujar Fadli.

Ketua DPR Setya Novanto mengaku belum ada pembahasan soal kebijakan tersebut, termasuk mengenai anggaran. Saat bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa kemarin, Setya mengaku tak ada pembahasan mengenai hal itu. "Saya yakin Pak Luhut belum berpikiran sampai sejauh itu tentang anggaran. Kalau ada, pasti sudah disampaikan kemarin," ujar Setya.

Sebelumnya, Luhut menyatakan pemerintah berniat membuat program bela negara. Namun ia membantah bahwa program ini akan berbentuk seperti wajib militer di Korea Selatan dan Singapura. Luhut menegaskan, peraturan yang dibuat ini untuk memberikan kedisiplinan bagi anak muda.

Selain itu, program tersebut ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara. Namun, seperti apa bentuk kegiatannya, hingga saat ini masih belum ada kejelasan, baik dari segi konsep maupun pendanaan.

COMBERAN: http://nasional.tempo.co/read/news/2...-aja-gak-beres

Kementerian Pertahanan segera merealisasikan program bela negara yang akan diberlakukan secara nasional. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai program tersebut tidak ada urgensinya untuk saat ini.

"Saya kira sekarang nggak ada urgensinya bela negara, mau bela negara dari apa? Ngurusin asap saja kita nggak bisa," ucap Fadli Zon di gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/10/2015).



Fadli mengatakan, program bela negara adalah gagasan lama yang memang berbeda dengan wajib militer. Namun masih ada beberapa masalah dan kendala jika ingin program itu direalisasikan mulai tahun ini.

"Salah satu kendala dari bela negara itu bagaimana dengan anggaran? dan tujuannya seperti apa? Kurikulumnya seperti apa? Jangan hanya sekadar menguatkan ide tapi tidak jelas. Saya kira yang jadi prioritas saat ini adalah ekonomi," ujar Fadli.

"Bagaimana memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat yang sekarang makin susah, harus fokus ke situ. Kalau nanti kita ada anggaran cukup dengan situasi yang lebih normal, saya kira bisa," imbuh politisi Gerindra itu.

Sebagaimana diketahui, program bela negara itu akan menjadi kurikulum yang akan diperlakukan mulai dari TK-perguruan tinggi, disesuaikan dengan tingkatannya. Di luar kurikulum, bela negara wajib diikuti oleh beragam profesi yang ada di Indonesia.

COMBERAN: https://news.detik.com/berita/304314...at-ini-ekonomi