JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menjawab kekesalan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama terhadap dia yang belum menandatangani Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD 2014.

Prasetio menilai situasi ini menunjukkan bahwa Ahok (sapaan Basuki) membutuhkan DPRD untuk menjalankan pemerintahannya.

"Ternyata dia mencari Ketua DPRD buat tanda tangan kan. Dia butuh dengan DPRD," ujar Prasetio ketika dihubungi, Sabtu (10/10/2015).

Prasetio sengaja menunda menandatangi dokumen tersebut agar Ahok menyadari bahwa dia membutuhkan DPRD. Sejatinya, kata Prasetio, Pemerintah Daerah terdiri dari eksekutif dan legislatif.

Dia ingin tercipta suasana saling menghargai antara Pemerintah Provinsi DKI dan juga DPRD. "Pemda DKI itu ada eksekutif ada legislatif. Ayolah, kita jalin hubungan dengan pikiran yang baik dan terbuka serta saling menghargai. Itu yang penting," ujar Prasetio.

Sebab, kata Prasetio, selama ini Ahok sering kali tidak menghargai posisi DPRD. Padahal, Prasetio yang merupakan Ketua DPRD adalah teman Ahok sendiri.

Sikap tidak menghargai itu ditunjukan Ahok dari sikapnya yang sering menuding anggota DPRD DKI secara sembarangan. "Main tuding kami maling atau menjegallah, padahal tidak," ujar dia.

Padahal, selama masa kepemimpinannya, Prasetio menginginkan semua berjalan secara transparan. Hal itu dia tunjukkan dengan membuka hampir seluruh rapat di Gedung DPRD untuk umum.

Sehingga, publik diperkenankan mengawasi langsung dan memastikan tudingan Ahok selama ini.

Perbaiki hubungan

Prasetio mengaku juga sudah berusaha keras untuk memperbaiki hubungan antara Ahok dan DPRD DKI. Berbagai kesempatan seperti momen Ramadhan dan Idul Fitri dimanfaatkannya sebagai ajang silahturahim antara eksekutif dan legislatif.

Dia menjaga agar anggota Dewan hadir dalam acara silahturahim itu. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut seakan sia-sia. Sebab, Ahok tidak henti-henti menuding DPRD DKI dengan ucapannya. "Saya ingin dia sadar, bahwa dia tidak bisa berjalan sendirian," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku mendapat laporan bahwa pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2015 menunggu paripurna pertanggungjawaban APBD 2014 rampung.

Namun, setelah itu, Basuki mempertanyakan alasan dokumen RAPBD-P 2015 tak kunjung disahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Katanya lagi, Mendagri enggak bisa terima (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD 2014) kalau enggak ada tanda tangan Ketua DPRD. Ketuanya hilang, enggak tanda tangan dokumen (LKPJ APBD 2014). Ya, kamu terjemahin sendiri aja maksudnya apa," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (9/10/2015).

Di sisi lain, Ahok pun mengeluhkan tingkah Ketua DPRD Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi yang tidak menandatangani Lembar PertanggungJawaban (LPJ) APBD 2014 yang menjadi syarat pengajuan APBD-P. Padahal LPJ APBD 2014 sudah disahkan di rapat paripurna dan ditandatangani oleh wakil ketua DPRD.

"Katanya Mendagri enggak bisa terima kalau enggak ada tanda tangan ketua (DPRD). Ketuanya ngilang, nggak tanda tangan (LPJ),"ujar Ahok.

Namun, Ahok percaya Ketua DPRD pasti akan menandatangani LPJ tersebut. Hanya saja, penandatanganan tersebut akan terlambat sehingga nantinya APBD-P tidak sempat digunakan.

"Dia pasti kasih (tanda tangan). Cuma dia pengen jangan sampai terlalu cepat, biar enggak sempat dipakai. Jadi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) menjadi banyak," kata Ahok.
Lihat juga:
Anak Buah Ahok Takut Gunakan Anggaran, Serapan Rendah
Banyaknya silpa, tentu akan menunjukan rendahnya serapan anggaran DKI Jakarta. Padahal, penyerapan anggaran DKI Jakarta saat ini menjadi salah satu yang terendah di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, Salah satu solusinya adalah APBD-P harus segera disahkan agar anggaran belanja yang sudah disusun bisa direalisasikan.