Sejumlah pihak telah menolak reklamasi
17 pulau di teluk ibukota. Mulai dari masyarakat
pesisir, DPRD DKI Jakarta, hingga pemerintah
pusat.
Atas dasar itu, Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (WALHI) DKI mempertanyakan sikap
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
yang tetap ngotot mengeluarkan izin proyek pulau
buatan tersebut.
"Kenapa Ahok terus keukeuh melanjutkan proyek
ini?" tanya Ketua Walhi DKI Jakarta Puput TD
Putra, sebagaimana diberitakan RMOLJakarta,
Jumat (9/10).
Puput menambahkan bahwa dampak buruk
reklamasi terhadap wilayah terdampak jauh lebih
besar dibanding manfaatnya. Ia menegaskan,
kerusakan lingkungan yang ditimbulkan lebih
parah dibandingkan keuntungan ekonomi yang
didapat.
Reklamasi, lanjutnya, juga berpotensi
menyebabkan gelombang laut, abrasi pantai,
kerusakan terumbu karang, membahayakan jalur
pipa gas bawah laut, serta berdampak terhadap
aspek sosial ekonomi.
"Bahkan bisa lebih dari itu," katanya
mengingatkan.
Hal ini, kata Puput, menjadi salah satu dasar
Walhi bersama para nelayan pesisir dan beberapa
lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang
tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk
Jakarta (KSTJ) menggugat izin reklamasi ke
PTUN DKI.
"Nanti biar kuasa hukum kita mendorong ini. Kita
hanya memberikan keterangan dari aspek
lingkungan dan sosial masyarakat pesisir pantai
utara," pungkasnya
sumur