TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah menilai tahun ini merupakan puncak kegagalan pemerintah dalam menyelamatkan buruh migran atau TKI yang sudah tervonis mati di sejumlah negara.
"Ini kegagalan pemerintah Indonesia selamatkan buruh migran Indonesia, dimana 2 orang PRT migran dieksekusi mati di Arab Saudi secara beruntun pada bulan April 2015," ujar Anis ketika menggelar jumpa pers dalam rangka peringatan Hari Anti-Hukuman Mati Internasional di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (10/10/2015).
Anis menilai pemerintah akan terus kesulitan membebaskan para buruh migran di sejumlah negara.
Alasan Anis lantaran pemerintah sendiri tidak memiliki positioning yang baik ketika mengajukan lobi-lobi agar para Terdakwa maupun Terpidana mati di negara lain bisa dibebaskan.
"Disamping tegaskan lemahnya komitmen pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia, sekaligus perlemah positioning diplomatik Indonesia dalam menyelamatkan WNI yang terancam hukuman mati," kata Anis.
Anis mengatakan sikap pemerintah sendiri terkait penyelamatan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati masih terkesa reaktif. Ia menilai saat ini pemerintah belum membuat mekanisme penanganan yang komprehensif atau menyeluruh.
"Dalam beberapa kasus, pemerintah terlambat mendapatkan informasi. Pemerintah juga belum terapkan skema rehabilitasi bagi korban dan keluarga buruh migran, baik pra eksekusi maupun pascaeksekusi," kata Anis.



sumur