Jakarta - Beda dengan Golkar kubu Ical yang mendorong revisi UU KPK, kubu Agung Laksono menegaskan penolakan merevisi UU tersebut. Apalagi draf revisi melemahkan KPK.

"Reaksi publik menolak revisi RUU KPK sangat gencar, karena drafnya dipandang tidak memperkuat, karena ada penghilangan beberapa pasal yang dikhawatirkan melemahkan. Padahal dalam faktanya masih banyak korupsi di berbagai sektor," kata Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono setelah membuka rapat di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (10/10/2015).

Agung meminta DPR menghentikan pembahasan revisi UU KPK. Apalagi Presiden tak setuju revisi tersebut.

"Presiden dan wakil tidak bersedia. Situasi yang saya kira perlu dipertimbangkan dan di sisi lain kepada pimpinan dewan betul-betul dalam menetapkan UU, revisi atau UU baru harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat," tutup Agung.

Diwawancara terpisah, Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol Leo Nababan juga mengatakan hal yang sama. Dia meminta KPK dipertahankan seperti sekarang ini, tak diubah.

"Golkar menolak revisi UU KPK. Karena Golkar mengerti sejarah anak bangsa yang sudah tumpah darah di bumi pertiwi untuk memberantas KKN karena untuk itu dibentuk UU KPK itu. Dan KPK yang extraordinary harus dipertahankan," ujar Leo.

"Kita minta jokowi menolak itu," imbuhnya.

sumur dalam

Ane dukung agung CS
Keliatan mana yg dukung koruptor mana yang bukan