Ini Dugaan Konflik Kepentingan oleh Sarihusada
Jumat, 9 Oktober 2015 | 14:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Program Duta 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang bekerja sama dengan produsen susu formula Sarihusada menuai protes dari Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA). GKIA melihat jelas adanya konflik kepentingan dari pihak Sarihusada melalui program itu.


Salah satu inisiator GKIA, Irma Hidayana mengatakan program 1000 HPK seharusnya mendukung penuh pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian dilanjutkan pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) dan ASI hingga anak berusia 2 tahun atau lebih. Namun, nyatanya, dalam program Duta 1000 HPK ini terindikasi ada pesan terselubung dalam modul pelatihan untuk para duta.


Menurut Irma, keterlibatan Sarihusada dalam program ini terlalu dominan, yaitu menginisiasi peluncuran program, terlibat dalam pembuatan modul pelatihan, dan pelatihan untuk duta 1000 HPK.


“Kalau ada pesan-pesan khusus, ini malah menghambat untuk mencapai tujuan menurunkan prevalensi anak kekurangan gizi di Indonesia,” kata Irma dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (8/10/2015). Berikut beberapa dugaan konflik kepentingan oleh Sarihusada di Balik program Duta 1000 HPK.


1. Dalam modul pelatihan 1000 HPK dibuat tulisan dengan desain yang sama dengan produk susu SGM produksi Sarihusada, yaitu berwarna merah. Dalam strategi promosi produk, hal ini dikenal sebagai metode line extension. Irma mengungkapkan, sejumlah penelitian di luar negeri menunjukkan metode promosi produk makanan bayi dan anak seperti ini dapat memengaruhi keputusan ibu untuk membeli produk.


2. Di salah satu lembar modul pelatihan, tidak dicantumkan susu formula sebagai salah satu makanan yang tidak boleh diberikan kepada bayi selama ASI eksklusif. Dalam modul berisi tulisan dan gambar-gambar agar mudah dimengerti, hanya mencantumkan tidak boleh air tajin, air beras, pisang, dan makanan lainnya.

Dokter Spesialis Anak yang juga dari Sentra Laktasi Indonesia Utami Roesli mengatakan, organisasi profesi telah meminta modul tersebut untuk direvisi dengan memasukkan gambar tidak boleh konsumsi susu formula selama ASI eksklusif.

“Kita protes agar dicantumkan tidak boleh susu formula. Eh, setelah revisi yang muncul malah gambar kaleng kecil bertuliskan susu kental manis,” jelas Utami.

Utami menegaskan, ASI merupakan makanan terbaik yang sudah mencakup semua nutrisi dan meningkatkan kekebalan tubuh bayi, yang tidak bisa didapatkan dari susu formula.


3. Di halaman lain mengenai pemberian makanan pendamping ASI, dituliskan dengan disertai gambar bahwa bila bubur tepung buatan sendiri, maka harus ditambah susu formula untuk menambah kekurangan zat besi. Sebaliknya, jika memberikan bubur tepung buatan pabrik bisa ditambah dengan ASI.

“Ini juga tidak benar. Tidak evidence based. MPASI kan seharusnya buatan sendiri dan pemberian tetap dengan ASI,” kata Utami.


4. Dalam bagian bagaimana cara mengolah MPASI, dijelaskan cara membuat bubur bayi yang salah, yaitu dengan memasukkan 4-6 sendok ASI atau susu yang biasa diminum oleh bayi dan satu sendok tepung beras. Kemudian aduk rata dan didikan selama 5-7 menit. “Kalau ASI dimasak malah habis dong zat gizinya,” terang Utami.

Adanya tulisan “susu yang biasa diminum oleh bayi” juga menunjukkan dukungan terhadap pemberian susu selain ASI, yaitu susu formula.


5. Selain itu, dalam modul bagian yang menjelaskan perbedaan kandungan ASI dan susu formula, dituliskan adanya kandungan DHA/ARA dalam susu formula. Padahal, menurut Utami, penambahan DHA/ARA dalam susu formula terbukti tidak bermanfaat untuk bayi. Dalam beberapa penelitian, penambahan DHA/ARA di susu formula malah bisa menyebabkan bayi menjadi sakit.

Utami menjelaskan, organisasi profesi sudah meminta modul direvisi sebanyak tiga kali. Namun, hasil modul yang diterbitkan tetap salah. Dari sinilah terlihat adanya konflik kepentingan melalui modul untuk duta 1000 HPK. Masalahnya, modul itu digunakan untuk pelatihan 430 duta, kemudian para duta menyampaikannya ke 3500 bidan, dan dilanjutkan ke 10000 kader di Posyandu. Targetnya bisa mengedukasi 1 juta keluarga mengenai 1000 HPK.

“Kalau sampai ke 1 juta keluarga, ini bom waktu untuk anak-anak kita,” kata Utami.

Adapun, program Gerakan 1000 Hari HPK dari pemerintah bertujuan untuk memperbaiki status gizi pada seribu hari pertama kehidupan. Tahun 2019, pemerintah menargetkan penurunan angka kekurangan gizi pada anak di bawah dua tahun menjadi 17 persen dari 19,3 persen di tahun 2013, juga menurunkan prevalensi anak pendek atau stunting pada anak di bawah lima tahun, dari 37 persen tahun 2013 menjadi 28 persen tahun 2019.

Penulis : Dian Maharani
Editor : Bestari Kumala Dewi