REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menjelaskan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Menurut dia, enam permasalahan paling penting di Indonesia tertinggi didominasi isu perekonomian.

Perekonomian secara umum (37,2 persen), sulitnya lapangan pekerjaan (13,3 persen), harga kebutuhan pokok mahal (12,3 persen), kemiskinan (3,7 persen), kurangnya kesejahteraan masyarakat (2,9 persen). Sementara itu, isu korupsi menempati peringkat empat.
"Mayoritas publik menilai masalah kesejahteraan masyarakat buruk (65,6 persen). Selain itu kondisi politik, hukum dan pemberantasan korupsi tergolong rendah (dibawah 50 persen)," katanya di Jakarta, Kamis (8/10).

Menurut dia, mayoritas publik setuju bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik dibandingkan sistem pemerintahan lainnya (74,9 persen). Turun dari sebelumnya pada bulan Maret 2015 sebesar 77,3 persen.

"Walaupun mayoritas menganggap demokrasi sistem terbaik. Tapi tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi saat ini hanya sebesar 48,5 persen. .Turun dari sebelumnya pada bulan Maret 2015 sebesar 50,8 persen," ujarnya.

Qodari melanjutkan, publik yang puasterhadap sistem demokrasi di Indonesia mempunyai alasan sebagai berikut. Pertama adanya kebebasan berpendapat (58,9 persen), semua berjalan lancar dan tertib (12,7 persen). Publik yang merasa tidak puas mempunyai alasan: pelaksanaan demokrasi sering disalahartikan (18,2 persen), tidak sesuai aspirasi rakyat (14,4 persen), tidak konsisten terhadap janji (9,9 persen), dan meningkatnya korupsi (8,6 persen).

Untuk tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo secara umum saat ini sebesar 46,0 persen. Yang tidak puas 51,1 persen. Jika dibandingkan survei enam bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kerja Presiden Joko Widodo turun dari 57,5 persen ke 46 persen atau sekitar 11,5 persen.

Tingkat kepuasan publik terhadap kerja wakil Presiden Jusuf Kalla secara umum saat ini sebesar 42,1 persen. Yang tidak puas 52,9 persen. Jika dibandingkan survei enam bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja wakil Presiden Jusuf Kalla turun dari 53,3 persen ke 42,1 persen. "Penurunan sebesar 11,2 persen," ujar Qodari.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri secara umum sebesar 37,1 persen. Yang tidak puas 46,7 persen. Jika dibandingkan survei enam bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kerja para menteri semakin turun dari 46,8 persen ke 37,1 persen. Atau penurunan sebesar 9,7 persen.

Tingkat kepuasan publik pada menteri tertinggi masih di Susi Pudjiastuti (71,9 persen). Disusul Anies Baswedan (54,2 persen), Khofifah Indar Parawansa (47,8 persen), Lukman Hakim Syaifuddin (44,4 persen), Nila F. Moeloek sebesar (37,8 persen) dan Rizal Ramli (37,3 persen). Tingkat kepuasan publik terendah pada menteri Darmin Nasution (15 persen) dan Thomas Lembong (15,9 persen)

Keberhasilan pemerintahan Jokowi–JK menurut publik, terdiri pemberian Kartu Indonesia Sehat (15,5 persen), pemberantasan KKN (6,5 persen), pemberian Kartu Indonesia Pintar (5,1 persen), pembangunan infrastruktur (4,5 persen) dan hukuman mati bagi pengedar narkoba (3,4 persen) dan menggalakkan pemberantasan narkoba (3,3 persen). Yang menarik 38,1 persen tidak tahu/tidak menjawab.

Kegagalan pemerintahan Jokowi–JK menurut publik, meliputi harga kebutuhan pokok mahal (17,3 persen), tidak mampu mengatasi masalah ekonomi (13,3 persen), melemahnya nilai tukar rupiah (7,4 persen), meningkatnya harga BBM (4,3 persen), program visi dan misi belum terbukti (4,1 persen).

Program pemerintahan Jokowi–JK yang paling disukai publik yaitu kesehatan (18,6 persen), program pendidikan (7,9 persen), dekat dengan rakyat (6,5 persen), terbukti kinerjanya (5,2 persen), dan program BLT (3,6 persen).

Program pemerintahan Jokowi–JK yang paling tidak disukai publik yaitu kenaikan harga BBM (10,3 persen), kinerjanya belum terbukti (4,8 persen), harga kebutuhan pokok semakin mahal (4,8 persen), pelayanan kesehatan sulit (3,7 persen) dan ekonomi kurang stabil (2,1 persen).

Menurut Qodari, waktu pengumpulan data pada tanggal 14 hingga 22 September 2015. Survei dilaksanakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebesar 1.200 orang dengan margin of error sebesar plus minus 3,0 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Responden dipilih dengan metode multistage random sampling untuk menghasilkan responden yang mewakili seluruh populasi publik dewasa Indonesia (berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan)," katanya.

Dia melanjutkan, pengumpulan data dengan wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Dari perbandingan karakteristik demografis sampel dan populasi, tampak bahwa secara umum responden survei ini mirip dengan populasi

Sumber: http://nasional.republika.co.id/beri...syarakat-buruk

---
Komen: Gw pribadi mah overall kagak puas. Bagaimana dengan kelen ?