Jakarta - DPR terbagi dua soal revisi UU KPK. Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendorong revisi UU KPK. Sedangkan Koalisi Merah Putih (KMP) minus Golkar menolak.

Ya, di KMP, hanya Golkar yang beda sikap mendukung revisi UU KPK. Penggawa KMP lainnya, yaitu PKS dan Gerindra menolak revisi UU KPK.

Gerindra sebenarnya belum bicara gamblang fraksinya menolak revisi UU KPK, namun Waketum Edhy Prabowo menegaskan Ketum Gerindra Prabowo Subianto memerintahkan untuk memperkuat KPK. Jika draf revisi melemahkan KPK, seperti yang sekarang ini, maka Gerindra menolak revisi.

"Gerindra tegas, kuncinya adalah penguatan," kata Edhy Prabowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10) kemarin.



Fraksi Partai Demokrat (PD) memilih berada di barisan yang sama dengan KMP. PD malah jadi yang paling lantang menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK.

"Demokrat menolak UU KPK direvisi! Ini sudah sesuai arahan Ketua Umum Demokrat untuk terus perkuat KPK," kata Koordinator Jubir PD Ruhut Sitompul kepada wartawan, kemarin.

Bagaimana dengan PAN yang sudah pindah ke KIH tapi masih bersama KMP? PAN belum memutuskan untuk menolak atau mendukung revisi UU KPK.

"Kalau masyarakat tidak mau, kami PAN akan ikut suara itu. Tapi, sebenarnya masih banyak yang dipikirkan. Perlu dipikirkan penambahan, road map KPK," kata Waketum Totok Daryanto, Selasa (6/9).

Bagaimana dengan Pemerintah? Presiden Jokowi pernah menyatakan menolak revisi UU KPK. Namun kini yang terjadi KIH plus Golkar yang mendorong revisi UU KPK berseberangan dengan Jokowi, sementara KMP plus PAN malah ada di barisan yang sama dengan sang Presiden.



sumur