JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengatakan bahwa tiga paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah membuktikan bahwa ada upaya serius untuk membenahi dan memulihkan kondisi ekonomi Tanah Air. Ia yakin, jika paket kebijakan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka kegiatan usaha di Indonesia akan berjalan baik.

"Pemerintah sungguh-sungguh ingin mereformasi sistem penyelenggaran kegiatan usaha kita mulai dari perizinan, sampai soal keuangan dan sebagainya dan itu positif. Jadi paket-paket ini janji dari pemerintahan," ujar Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan bahwa langkah pemerintah berikutnya adalah memastikan tiga paket kebijakan bisa terlaksana dengan baik di lapangan. Ia yakin jika kebijakan itu berjalan, kegiatan usaha akan lancar.

Fahri mengatakan bahwa pemerintah juga perlu memastikan iklim investasi di Indonesia terjamin dengan baik dan bisa memberikan keuntungan bagi segala pihak yang terlibat dalam investasi. Dengan kepastian tersebut, para investor akan dengan senang melakukan investasi di Indonesia.

"Uang itu sifatnya pengecut, dia tidak berani datang ke tempat yang tidak pasti. Satu tempat tidak pasti, dia pasti kabur ke tempat lain. Begitu pemerintah ciptakan suasana, pasti nyaman dan enak, uang akan datang dengan sendirinya," ujarnya.

Selain memastikan iklim investasi di Indonesia, Fahri juga menyarankan kepada pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum. Ia menilai bahwa berbagai macam konflik yang terjadi di antara lembaga penegak hukum akan memunculkan kesan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran bagi para investor.

"Ini yang saya takut dengan kekacauan hukum saat ini. Pemerintah perlu hentikan konflik di antara lembaga-lembaga hukum. Kalau enggak, bakalan uang itu enggak datang," kata dia.

Pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid III pada hari Rabu (7/10/2015). Paket ini melengkapi dua paket kebijakan ekonomi yang sudah diumumkan pada September 2015. Melalui dua paket kebijakan terdahulu, pemerintah melakukan berbagai deregulasi untuk memperbaiki iklim usaha dan mempermudah perizinan usaha.

"Untuk kali ini, pemerintah menambahkan satu hal lagi, selain kemudahan dan kejelasan berusaha, yaitu menekan biaya," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Rabu kemarin.

Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan, paket kebijakan ekonomi tahap III mencakup tiga wilayah kebijakan, yakni penurunan tarif listrik dan harga BBM serta gas, perluasan penerima kredit usaha rakyat (KUR), serta penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.

Pada paket kebijakan tahap pertama, sejumlah kebijakan yang diluncurkan seperti pemangkasan regulasi yang dinilai menghambat dunia usaha, penguatan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, pengendalian sejumlah harga komoditi hingga upaya menarik valas ke dalam negeri. Pada paket kebijakan tahap dua, Fokus kebijakan lebih banyak diarahkan untuk mempercepat proses investasi dan pemberian fasilitas perpajakan.


sumur