- Beranda
- Komunitas
- Entertainment
- The Lounge
Ini Dia 7 Fakta Tentang PNS Kementerian Keuangan Yang Jarang Sekali Diketahui Orang
TS
langsa002
Ini Dia 7 Fakta Tentang PNS Kementerian Keuangan Yang Jarang Sekali Diketahui Orang
ASSALAMU`ALAIKUM. Selamat Datang Di Thread Ane Gan
[/QUOTE]Quote:
Quote:
Quote:
Menjadi PNS mungkin telah menjadi impian bagi banyak orang terutama mereka yang saat ini masih berstatus honorer dan menanti-nanti penuh harap hari-hari pengangkatan. Adapun menjadi PNS di Kementerian Keuangan, sebagian orang bahkan menganggapnya sebagai sebuah pencapaian yang layak dirayakan (klaim yang ini agak hiperbolik sih).
Lalu bagaimana dengan PNS kementerian keuangan, dan ditugaskan di Ditjen Perbendaharaan? Inilah 7 hal yang mungkin bakalan sering sekali dialami.
Sangkaan ini masih agak mendingan. Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Perbendaharaan (DJPB) sama-sama berada dalam naungan kementerian keuangan sehingga dalam banyak hal kami punya kesamaan. Misal hal yang paling mencolok adalah seragam yang sama-sama biru-putih-batik meski ke depan mungkin DJP bakal punya seragam sendiri. Ditambah, pegawai DJP itu populasinya lebih dari separuh pegawai kementerian keuangan.
Ingat Gayus? Kasus Gayus membangkitkan stereotif masyarakat tentang orang pajak: Kaya, banyak duit, punya rumah mewah, dll.
Gara-gara sering disangka pegawai pajak, orang luar sering menganggap orang DJPB itu semakmur Gayus. Padahal take home pay pegawai DJPB bahkan tidak sampai separuh dari take home pay pegawai pajak
[QUOTE]Ini sering juga terjadi, meski agak sulit dinalar kenapa hal ini terus-terusan terjadi
. Seperti cerita berikut:
Seorang ibu separuh baya datang ke kantor dengan raut muka kebingungan. Beliau bertanya pada petugas customer service.
“Mas, ini betul kan kantor BKKBN?”
Karena kedekatan bunyi antara KPPN dan BKKBN, disangkanya kantor ini tempat penyuluhan keluarga berencana
Menjadi pegawai DJPB berarti telah siap akan segala konsekuensi. Salah satu yang paling terang adalah adanya kemungkinan mutasi. Secara reguler dalam kurun waktu kurang lebih lima tahunan sekali, seluruh pegawai DJPB akan terkena mutasi dari satu kota ke kota lain. Bisa lintas propinsi, bisa berbeda pulau, pun tak menutup kemungkinan mutasi ini melintasi batas pembagian waktu di negeri ini.
Impian untuk tinggal di kota kelahiran benar-benar perlu disimpan dulu, hingga sampai masa pensiunan itu datang lebih dulu. Itupun jika keinginan dan impian ini belum kandas termakan realitas
Hal ini terkait poin 5 yang sering pindah-pindah. Tak jarang, kota yang menjadi tujuan mutasi tak memiliki fasilitas yang cukup memadai bagi pertumbuhan dan perkembangan serta pendidikan anak. Kadang fasilitas kesehatan yang terbatas juga menjadi kendala. Maka, demi berkompromi dengan semua ini, banyak diantara pegawai DJPB yang lebih memilih untuk hidup sendiri meninggalkan keluarganya di sebuah kota yang jauh lebih baik segala fasilitasnya.
Alasannya simpel. Memang sudah jodohnya
Lalu bagaimana dengan PNS kementerian keuangan, dan ditugaskan di Ditjen Perbendaharaan? Inilah 7 hal yang mungkin bakalan sering sekali dialami.
Quote:
1. Sering dikira sebagai pegawai pajak
Sangkaan ini masih agak mendingan. Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Perbendaharaan (DJPB) sama-sama berada dalam naungan kementerian keuangan sehingga dalam banyak hal kami punya kesamaan. Misal hal yang paling mencolok adalah seragam yang sama-sama biru-putih-batik meski ke depan mungkin DJP bakal punya seragam sendiri. Ditambah, pegawai DJP itu populasinya lebih dari separuh pegawai kementerian keuangan.
Ingat Gayus? Kasus Gayus membangkitkan stereotif masyarakat tentang orang pajak: Kaya, banyak duit, punya rumah mewah, dll.
Gara-gara sering disangka pegawai pajak, orang luar sering menganggap orang DJPB itu semakmur Gayus. Padahal take home pay pegawai DJPB bahkan tidak sampai separuh dari take home pay pegawai pajak
Quote:
2. Disangka pegawai perkebunan
Quote:
Kejadian yang sering terjadi:
Sebut saja Fulan. Masih lajang, dan tengah mencari kembang yang tengah mekar di kota tempat kerjanya, di provinsi ujung barat pulau Sumatera. Suatu ketika Fulan diundang datang ke rumah si kembang mekar. Berjumpa Fulan dengan Bapaknya kembang mekar hingga ditanya-tanyailah dia.
“Kerja dimana sekarang?”
“KPPN pak”
“O, Perkebunan ya”
“Bukan pak, KPPN”
“PTPN?”
“KPPN pak… Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara”
Di Sumatera, terbentang luas perkebunan yang dikuasai PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Sehingga bagi orang setempat, kata PTPN ini jauh lebih familiar di telinga mereka dibanding KPPN. Walhasil, seringkali pegawai KPPN ini sering disalahdengar sebagai pegawai PTPN
Sebut saja Fulan. Masih lajang, dan tengah mencari kembang yang tengah mekar di kota tempat kerjanya, di provinsi ujung barat pulau Sumatera. Suatu ketika Fulan diundang datang ke rumah si kembang mekar. Berjumpa Fulan dengan Bapaknya kembang mekar hingga ditanya-tanyailah dia.
“Kerja dimana sekarang?”
“KPPN pak”
“O, Perkebunan ya”
“Bukan pak, KPPN”
“PTPN?”
“KPPN pak… Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara”
Di Sumatera, terbentang luas perkebunan yang dikuasai PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Sehingga bagi orang setempat, kata PTPN ini jauh lebih familiar di telinga mereka dibanding KPPN. Walhasil, seringkali pegawai KPPN ini sering disalahdengar sebagai pegawai PTPN
Quote:
3. Sering Bertemu Orang Yang Salah Alamat I
Quote:
Ini masih terkait sama poin satu yang sering dikira orang pajak. Bedanya, yang ini kantornya lah yang sering disalahpersepsikan sebagai kantor pajak. Seperti cerita berikut:
Seorang bapak-bapak dengan raut muka mencari alamat, masuk ke kantor dan bertanya pada petugas customer service.
“kalo mau bikin laporan SPT tahunan ke loket mana ya pak?”
Disangkanya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ini sebagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP tanpa huruf N)
Seorang bapak-bapak dengan raut muka mencari alamat, masuk ke kantor dan bertanya pada petugas customer service.
“kalo mau bikin laporan SPT tahunan ke loket mana ya pak?”
Disangkanya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ini sebagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP tanpa huruf N)
Quote:
4. Sering Bertemu Orang Yang Salah Alamat II
[QUOTE]Ini sering juga terjadi, meski agak sulit dinalar kenapa hal ini terus-terusan terjadi
. Seperti cerita berikut:Seorang ibu separuh baya datang ke kantor dengan raut muka kebingungan. Beliau bertanya pada petugas customer service.
“Mas, ini betul kan kantor BKKBN?”
Karena kedekatan bunyi antara KPPN dan BKKBN, disangkanya kantor ini tempat penyuluhan keluarga berencana
Quote:
5. Sering Pindah-pindah Domisili
Menjadi pegawai DJPB berarti telah siap akan segala konsekuensi. Salah satu yang paling terang adalah adanya kemungkinan mutasi. Secara reguler dalam kurun waktu kurang lebih lima tahunan sekali, seluruh pegawai DJPB akan terkena mutasi dari satu kota ke kota lain. Bisa lintas propinsi, bisa berbeda pulau, pun tak menutup kemungkinan mutasi ini melintasi batas pembagian waktu di negeri ini.
Impian untuk tinggal di kota kelahiran benar-benar perlu disimpan dulu, hingga sampai masa pensiunan itu datang lebih dulu. Itupun jika keinginan dan impian ini belum kandas termakan realitas
Quote:
6. Hidup Terpisah Jauh dari Keluarga
Hal ini terkait poin 5 yang sering pindah-pindah. Tak jarang, kota yang menjadi tujuan mutasi tak memiliki fasilitas yang cukup memadai bagi pertumbuhan dan perkembangan serta pendidikan anak. Kadang fasilitas kesehatan yang terbatas juga menjadi kendala. Maka, demi berkompromi dengan semua ini, banyak diantara pegawai DJPB yang lebih memilih untuk hidup sendiri meninggalkan keluarganya di sebuah kota yang jauh lebih baik segala fasilitasnya.
Quote:
7. Menikah dengan Sesama Pegawai Kementerian Keuangan, Pegawai Kantor Klien Yang Dulu Sering Dilayani, atau dengan Gadis Di kota Penempatan
Alasannya simpel. Memang sudah jodohnya
Spoiler for Kesimpulan:
Gak semua PNS Kemenkeu itu sekaya dan semakmur Gayus ya gan... Kementerian Keuangan memiliki banyak Ditjen/Badan yang mengurusi hal-hal terkait keuangan Negara (APBN). Jika kita familiar dengan Ditjen Pajak yang mengurusi Penerimaan Negara berupa pajak, maka kita perlu familiar dengan Ditjen Perbendaharaan yang memiliki fungsi kebalikannya: mengurusi Pengeluaran Negara. Tak hanya mengurusi pengeluaran, Ditjen Perbendaharaan juga membukukan Penerimaan Negara, serta melakukan penyusunan pelaporan atas seluruh transaksi baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan oleh Negara terkait APBN.
Kementerian Keuangan memiliki banyak Ditjen/Badan yang mengurusi hal-hal terkait keuangan Negara (APBN). Jika kita familiar dengan Ditjen Pajak yang mengurusi Penerimaan Negara berupa pajak, maka kita perlu familiar dengan Ditjen Perbendaharaan yang memiliki fungsi kebalikannya: mengurusi Pengeluaran Negara. Tak hanya mengurusi pengeluaran, Ditjen Perbendaharaan juga membukukan Penerimaan Negara, serta melakukan penyusunan pelaporan atas seluruh transaksi baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan oleh Negara terkait APBN.
Quote:
Makasih Udah Mau Baca gan... Dinanti kunjungannya ke Artikel Sumber
0
8.4K
31
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan